JAKARTA, METRO— Korlantas Polri menyatakan mendukung target Zero Over Dimension dan Over Load (ODOL) pada 2027. Polri fokus pada upaya pencegahan.
Hal itu disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo saat memimpin audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfrawil) di Komplek Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).
Wibowo mengatakan, penegakan hukum terhadap pelanggar ODOL adalah langkah terakhir yang dijalankan petugas. Fokus utama tetap pada upaya pencegahan.
“Penegakan hukum ini adalah langkah terakhir. Langkah di hilir. Dan ini bukan menjadi langkah utama. Kami tetap fokus pada tindakan atau kegiatan pencegahan,” kata Wibowo.
Jenderal Bintang Dua Polri ini menyampaikan, kendaraan ODOL memiliki dampak besar terhadap keselamatan lalu lintas, lingkungan, maupun infrastruktur.
Kendaraan jenis ini akan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Sejumlah jalan nasional, provinsi, hingga jalan desa yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan dengan beban berlebih berpotensi mengalami kerusakan.
“Fenomena ini over dimensi atau overload tentunya memiliki dampak terhadap keselamatan lalu lintas dan juga infrastruktur yang sangat luar biasa. Kemudian adalah dampak lingkungan. Emisi gas buang juga akan menjadi lebih tinggi dan tentunya ini akan mempengaruhi termasuk juga ada dampak infrastruktur,” jelasnya.
Oleh karena itu, Polri menyatakan mendukung penuh kebijakan Zero ODOL pada 2027. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara tepat sasaran dan bertahap, terutama dengan mempertimbangkan momentum Ramadan dan Idul Fitri yang berdekatan dengan awal pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kegiatan Zero Over Dimension dan Overload ini betul-betul harus kita laksanakan dengan soft, dengan baik, tepat sasaran sehingga tidak mempengaruhi ketersediaan bapokting, termasuk kestabilan harga menjelang puasa maupun Idul Fitri,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Konektivitas Kemenkoinfra, Odo R.M Manuhutu menyambut positif atas kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan Polri. Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan terus ditingkatkan, termasuk melalui penguatan langkah-langkah preemtif dan preventif.
“Kita mungkin buat milestone-milestone pertemuan setiap dua bulan sampai sebelum Januari. Kita lihat milestone-nya apa, kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman dari Korlantas, dan apa dukungan yang diperlukan dari kementerian dan lembaga,” ucapnya.
Odo mengungkapkan, pihaknya juga meminta dukungan Korlantas agar kantor-kantor di daerah dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi. Dengan melibatkan seluruh stakeholder, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha memahami bahwa kebijakan Zero Over Dimension dan Over Load merupakan kebijakan pemerintah yang didukung secara bersama-sama.
“Pada saat sosialisasi, kita juga bisa menggunakan kantor-kantor Korlantas di daerah, sehingga nanti seperti yang kita lakukan di daerah, kita menggunakan kantor Dishub, mengundang semua stakeholder, jadi semua bisa mengetahui bahwa pemerintah itu satu melakukan dukungan,” pungkasnya. (jpg)
