PADANG, METRO— Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan stakeholder terkait dalam memastikan penyaluran BBM subsidi, khususnya Biosolar di Sumatera Barat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sinergi ini salah satunya terlihat dari pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade bersama Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Sumatera Barat.
Pertamina mengapresiasi atas kegiatan sidak bersama yang dilaksanakan serta memberikan penjelasan terkait kondisi penyaluran BBM subsidi, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan memperkuat pengawasan di lapangan.
Sebagaimana disampaikan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Sumbagut, Silvani Maiyestuhariani, Pertamina terbuka terhadap pengawasan dan masukan dari berbagai pihak serta terus melakukan evaluasi terhadap kondisi penyaluran BBM subsidi di Sumatera Barat.
“Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan energi dan memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Kami terbuka terhadap pengawasan dan masukan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, legislatif, maupun masyarakat. Setiap temuan dan masukan di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan,” ujarnya.
Pertamina mencatat kondisi antrean di sejumlah SPBU dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan konsumsi yang cukup signifikan, perbaikan di titik jalur distribusi (Jembatan Bungus) serta potensi penyalahgunaan BBM subsidi melalui pembelian secara berulang.
Selanjutnya Silvani menambahkan, sebagai mitigasi peningkatan konsumsi BBM subsidi khususnya jenis Biosolar di Sumatera Barat, Pertamina telah melaksanakan penambahan penyaluran hingga 12 persen dari rata-rata konsumsi harian dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Saat ini, kondisi distribusi sudah mulai berangsur membaik seiring dengan telah dibukanya kembali akses Jembatan Bungus pada Minggu (16/8). Terbukanya akses tersebut turut memulihkan kelancaran mobilisasi dan distribusi BBM menuju wilayah yang sebelumnya sempat mengalami hambatan akses.
Pertamina terus memperketat monitoring terhadap lembaga penyalur untuk memastikan BBM subsidi diberikan sesuai ketentuan. Pembinaan pun telah dilaksanakan terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pemberian sanksi kepada operator terkait.
“Sebagai upaya lebih lanjut, Pertamina telah melaksanakan sidak bersama Polda Sumatera Barat sebagai upaya pengawasan sekaligus penindakan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Penyaluran BBM subsidi merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi lintas stakeholder akan terus dimasifkan upaya pengawasan dan penanganan penyaluran BBM subsidi dapat berjalan secara terpadu. Pertamina pastikan suplai terpenuhi, distribusi berjalan optimal, dan pengawasan di lembaga penyalur semakin diperkuat,” tutupnya.
Pertamina juga terus memperkuat sistem penyaluran BBM subsidi melalui pemblokiran dan penghapusan barcode kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang maupun transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Evaluasi terhadap sistem barcode juga terus dilakukan dan hasil evaluasinya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya dan tidak melakukan pembelian secara berulang maupun menggunakan sarana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi dan dapat melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan. (rgr)
