PADANG, METRO— Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadikan kegiatan Subuh Mubarak sebagai momentum memperkuat akidah, meningkatkan ibadah, mempererat ukhuwah, sekaligus meneguhkan komitmen dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Subuh Mubarak ASN Pemprov Sumbar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Minggu (6/9/2026). Kegiatan kali ini mengangkat tema “Meneladani Nabi dalam Memperkuat Akidah, Meningkatkan Ibadah dan Mempererat Ukhuwah.”
Dalam arahannya, Gubernur mengajak seluruh ASN untuk mengambil pelajaran dari wafatnya Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Saiful Bahri yang berpulang ke rahmatullah pada usia 59 tahun. Menurutnya, kepergian almarhum menjadi pengingat bahwa kematian merupakan kepastian yang tidak seorang pun mengetahui kapan waktunya.
“Tidak semua orang yang sakit meninggal, dan ada juga orang yang tidak terlihat sakit kemudian meninggal. Ini menjadi itibar bagi kita bahwa ketika ajal datang, tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan,” ujar Mahyeldi.
Karena itu, Gubernur mengingatkan pentingnya mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal kebaikan, memenuhi panggilan Allah SWT, menaati Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ia mengajak ASN untuk tidak menunda-nunda kebaikan karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kesempatan hidup akan berakhir.
Mahyeldi juga menyampaikan doa agar almarhum Saiful Bahri memperoleh ampunan dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila selama bergaul dan menjalankan tugas terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Untuk persoalan utang piutang yang dapat dibuktikan secara jelas, Pemprov Sumbar, sebagai bagian dari keluarga besar almarhum, akan membantu penyelesaiannya bersama pihak keluarga.
Selain pesan keagamaan, Gubernur memberikan sejumlah arahan terkait pelaksanaan pemerintahan. Memasuki September 2026 dan menjelang penetapan Perubahan Anggaran 2026 bersama DPRD Sumbar pada akhir September, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melengkapi dokumen kegiatan, baik yang telah selesai maupun yang sedang berjalan.
Menurut Gubernur, kelengkapan dokumen sangat penting untuk mendukung kelancaran pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta seluruh temuan maupun catatan hasil pemeriksaan yang masih harus diselesaikan agar segera ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Segera selesaikan berdasarkan temuan-temuan yang telah terjadi. Kegiatan yang sedang berjalan juga segera dilengkapi pertanggungjawabannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang ada disegerakan pelaksanaannya, supaya masyarakat Sumatera Barat bisa merasakan dampak positif dari program pembangunan tahun 2026,” tegasnya.
Gubernur selanjutnya meminta seluruh OPD mulai mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2027. Dengan KUA-PPAS 2027 yang telah disepakati, ia menegaskan agar penyusunan kegiatan memprioritaskan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana masukan yang telah disampaikan anggota DPRD dalam rapat paripurna.
Mahyeldi mengatakan usulan yang tidak termasuk kewenangan provinsi perlu dipertimbangkan kembali melalui mekanisme dan forum yang ada. Menurutnya, kesesuaian kewenangan harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan ASN mengenai kewajiban membayar pajak. Ia menegaskan kembali Surat Edaran Gubernur Tahun 2024 yang mengatur konsekuensi bagi ASN yang tidak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk dampaknya terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Surat Edaran Gubernur sudah ada. Bagi ASN yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap negara, maka itu akan berdampak kepada tunjangan pendapatan pegawai atau TPP,” katanya, seraya meminta seluruh Kepala OPD mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konkret.
Menutup arahannya, Mahyeldi juga meminta Kepala OPD mencari solusi agar pelaksanaan administrasi kehadiran pada kegiatan Subuh Mubarak tidak mengganggu kekhusyukan jamaah dalam mengikuti tausiah. Ia berharap kegiatan pembinaan keagamaan bagi ASN benar-benar menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas iman, ibadah dan kebersamaan, bukan justru terganggu oleh persoalan teknis.
“Jangan sampai kita datang subuh-subuh, kemudian hanya ribut karena absen, sementara ceramah tidak bisa kita dengarkan dengan baik. Rugi kita,” ujarnya.
Gubernur berharap Subuh Mubarak menjadi sarana membangun ASN yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga memiliki ketakwaan, kepatuhan dan kesadaran bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Ia mengajak seluruh ASN menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan memperbanyak kebaikan.
“Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya menjadi hari yang berkualitas bagi kita, penuh dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjadi hari-hari yang mengantarkan kita memasuki surga yang dijanjikan Allah SWT,” tutup Mahyeldi. (fan)
