SOLOK, METRO— Pemerintah Kota Solok terus memperkuat pengendalian pembangunan di wilayahnya. Tujuannya agar setiap pengembangan kawasan hunian berjalan sesuai tata ruang, ketentuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), serta memperhatikan aspek lingkungan. Kepala Dinas PerkimLH Kota Solok, Hanif, mengatakan pengesahan site plan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian agar pembangunan berlangsung tertib dan berkelanjutan. “Pengesahan site plan menjadi pedoman agar pembangunan sesuai tata ruang, memenuhi PSU dan memperhatikan aspek lingkungan,” ujar Hanif.
Hal tersebut diwujudkan melalui penyerahan dokumen rekomendasi pengesahan site plan perorangan atas nama Agusmar untuk pemecahan kavling tanah di Jalan Destamar IV RT 003/RW 006, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, belum lama ini.
Secara prinsip, site plan tersebut disetujui dengan tetap mengacu pada ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok Tahun 2024–2044. Rencana pemecahan tersebut menghasilkan 14 kavling dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70 persen, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2,8, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10 persen.
Dari aspek PSU, pembangunan wajib memperhatikan ketersediaan dan keterhubungan jalan lingkungan serta sistem drainase yang terintegrasi dengan kawasan sekitar. Pemohon juga diwajibkan menyediakan lahan untuk peruntukan PSU yang nantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara dari aspek lingkungan, pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan sebelum seluruh perizinan dan administrasi dipenuhi. Pengelolaan sampah juga diarahkan melalui penyediaan komposter sederhana sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan di kawasan hunian.
Melalui pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Solok berupaya memastikan perkembangan kawasan hunian tetap sejalan dengan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, serta prinsip pembangunan yang tertib dan berwawasan lingkungan. (vko)
