JAKARTA, METRO – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 pada Rabu (20/5/2026) di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta. Mengusung tema “Optimalisasi, Resiliensi, Inovasi, dan Keberlanjutan: Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Nasional Menuju Target 2026”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat arah pembangunan pariwisata nasional yang adaptif dan berkelanjutan.
Rakornas Pariwisata 2026 berlangsung selama dua hari, 20–21 Mei 2026, dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, hingga pelaku industri pariwisata.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan pelaksanaan Rakornas tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
“Momentum Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa pariwisata juga merupakan gerakan bersama untuk membangun kebanggaan, kemandirian, dan daya saing bangsa. Di setiap destinasi tersimpan kekuatan budaya, alam, kreativitas, serta keramahan masyarakat Indonesia yang menjadi modal besar untuk bangkit dan maju,” ujar Widiyanti.
Devisa sektor pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah sebesar sekitar Rp305,47 triliun. Capaian ini tumbuh sekitar 9,41% dibandingkan perolehan pada tahun 2024 dan didorong oleh 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara serta 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara.
Menurutnya, Rakornas Pariwisata 2026 menjadi ruang koordinasi untuk menyusun rencana aksi sekaligus mengevaluasi capaian sektor pariwisata nasional. Forum ini juga diarahkan untuk mempercepat transformasi ekosistem pariwisata melalui pendekatan optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan (ORIK) sebagai fondasi program prioritas tahun 2026.
Rakornas menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku industri guna memperkaya perspektif serta merumuskan solusi konkret terhadap tantangan sektor pariwisata nasional.
Dalam forum tersebut, terdapat lima isu strategis yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, isu keamanan global, keselamatan, dan krisis energi (Global Security, Safety, and Energy Crisis). Kedua, krisis iklim (Climate Crisis). Ketiga, tren pasar pariwisata masa depan yang mencakup sustainable tourism, adventure tourism, luxury tourism, edu-tourism, wisata bahari, wellness tourism, hingga gastronomi.
Selain itu, Rakornas juga membahas penguatan pariwisata berkelanjutan secara holistik serta sinkronisasi regulasi, termasuk pengelolaan akomodasi dan Online Travel Agent (OTA), tindak lanjut Undang-Undang Kepariwisataan, hingga penyusunan regulasi turunan RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional).
Widiyanti berharap Rakornas Pariwisata 2026 mampu memperkuat sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan sektor pariwisata ke depan.
“Saya mengajak seluruh pihak menjadikan Rakornas Pariwisata ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama. Transformasi ekosistem pariwisata yang resilien dan berkelanjutan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Upaya ini tidak boleh berhenti pada perumusan gagasan, tetapi harus menghasilkan langkah konkret, terintegrasi, jelas, dan terukur,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan sektor pariwisata perlu terus didorong sebagai motor pertumbuhan domestik (domestic engine of growth) yang berkelanjutan.
Menurut Airlangga, di tengah ketidakpastian global, sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan devisa negara sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Ia juga mengapresiasi kinerja ekonomi nasional pada awal 2026 yang tumbuh positif sebesar 5,61 persen. Capaian tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi sektor pariwisata untuk mencapai kontribusi 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dengan target devisa sebesar 39,4 miliar dolar AS.
“Nilai devisa sebesar 39 miliar dolar AS setara dengan ekspor komoditas utama seperti batu bara dan sawit. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan industri ekstraktif. Pariwisata harus menjadi sektor unggulan yang berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Pemerintah, lanjut Airlangga, telah menyiapkan lima strategi kolaboratif untuk memperkuat sektor pariwisata, yakni penguatan SDM vokasi dan sertifikasi, peningkatan standar keselamatan, perluasan bebas visa kunjungan (BVK), penguatan otoritas kawasan dan pendanaan, serta optimalisasi konektivitas transportasi.
Menutup sambutannya, Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menciptakan destinasi pariwisata regeneratif yang aman, nyaman, dan terintegrasi.
“Selamat melaksanakan Rakornas. Mari bersama-sama menggenjot devisa dari dalam negeri melalui sektor pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan,” tutupnya. (**)






