BERTEMU dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9), Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan dukungan investasi Danantara untuk mempercepat pengembangan sejumlah infrastruktur strategis di Sumbar.
Sejumlah sektor yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan investasi tersebut meliputi pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Muara Padang, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Sumbar.
Mahyeldi mengatakan, pengembangan berbagai infrastruktur tersebut bagian dari upaya Sumbar menyelaraskan potensi daerah dengan agenda pembangunan nasional. Terutama memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang kita dorong bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Untuk sektor energi, Pemprov Sumbar mengusulkan lima proyek dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029. Kelima proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Singkarak berkapasitas 50 MWac/76 MWp, PLTS Sijunjung Ground Mounted 50 MWac/76 MWp, PLTS Mentawai untuk dediselisasi sebesar 30 MWac/47 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pessel Bukik Ameh 50 MW, serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar berkapasitas 25 MW.
Menurut Mahyeldi, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat reserve margin sistem kelistrikan Sumbar, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, mempercepat pemanfaatan potensi gas bumi, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.
Khusus PLTS Mentawai, pengembangannya diharapkan dapat memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel.
Di sektor kepelabuhanan, Mahyeldi mendorong pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur untuk memperkuat konektivitas logistik dan mendukung aktivitas industri, khususnya komoditas CPO.
Pengembangan secara bertahap telah direncanakan melalui pembangunan dermaga baru, reklamasi kawasan, instalasi pipa CPO, serta breakwater hingga jangka panjang.
Mahyeldi juga menyampaikan potensi pengembangan kawasan Muara Padang yang diarahkan untuk sektor pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, jasa kreatif, serta properti dan perhotelan.
Pengembangan kawasan tersebut antara lain didukung rencana pembangunan Maritime Center yang saat ini proses perizinannya tengah berjalan.
“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” kata Mahyeldi.
Menanggapi usulan tersebut, COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan, sejumlah proyek yang ditawarkan Sumbar sejalan dengan prioritas Pemerintah Pusat sehingga sehingga dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan secara bertahap.
Di antaranya pengembangan PLTS Mentawai, PLTG Sijunjung Blok Sinamar, serta percepatan penetapan beberapa WPR yang sebelumnya telah diusulkan. “Beberapa yang disampaikan ini sesuai prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.
Khusus terkait pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, menurut Dony, perlu terlebih dahulu diselaraskan dengan dokumen tata ruang Kota Padang. Revisi RTRW dan RDTR menjadi penting agar rencana pengembangan kawasan pelabuhan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.
Ia juga melihat adanya peluang pemanfaatan material hasil galian pembangunan terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi yang direncanakan sepanjang sekitar 5,8 kilometer untuk mendukung kebutuhan material dalam rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.
Hal tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung kebutuhan material untuk pengembangan kawasan pelabuhan.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara Pemprov Sumbar dan Danantara dalam mengidentifikasi serta merealisasikan peluang investasi strategis di Sumbar, khususnya yang memiliki dampak langsung terhadap ketahanan energi, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Laporkan Kelangkaan BBM Solar
Pada kesempatan pertemuan tersebut, Mahyeldi juga melaporkan persoalan kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumbar kepada Dony Oskaria.
Mahyeldi menyampaikan kondisi kelangkaan solar yang dikeluhkan masyarakat di Sumbar, ia sekaligus meminta dukungan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM, khususnya solar, dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dony merespon positif keluhannya tersebut dan menyatakan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memanggil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Dony menilai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) kebutuhan penting masyarakat yang berkaitan langsung dengan kelancaran berbagai aktivitas ekonomi. Karena itu, distribusi BBM harus dipastikan berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan persoalan lain yang dinilai penting, yakni belum adanya akses Pemprov Sumbar terhadap data distribusi BBM dari Pertamina. Menurutnya, data tersebut dibutuhkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan.
“Data distribusi ini penting bagi pemerintah daerah agar kita bisa ikut melakukan pengawasan dan memastikan penyaluran BBM, khususnya solar, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi berharap keterbukaan data serta koordinasi yang lebih baik antara Pertamina dan pemerintah daerah dapat membantu memastikan penyaluran BBM berlangsung tepat sasaran, sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor produktif di Sumbar.
Mahyeldi menyambut positif respons cepat Danantara terhadap persoalan yang dilaporkannya tersebut. Menurutnya, tindak lanjut yang segera akan dilakukan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Danantara, dan Pertamina.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Tedy Bharata, Corporate Secretary Danantara Asset Management Maya Tyas Asmoro, dan Tenaga Ahli BP BUMN Khairul Jasmi.
Sementara Gubernur Mahyeldi didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sumbar, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zakri, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Armizoprades, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Biro Umum Andree Harmadi Algamar.(AD.ADPSB)
