SAWAHLUNTO, METRO–Pemerintah Kota Sawahlunto merespons pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026 dengan menegaskan dua agenda utama: memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperketat belanja. Tanggapan pemerintah disampaikan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (27/8). Sejumlah kritik dan rekomendasi fraksi disebut akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran.
Jeffry mengatakan penguatan PAD menjadi tantangan karena struktur fiskal Sawahlunto masih bergantung pada pemerintah pusat. Hingga 31 Juli 2026, realisasi PAD mencapai 63,51 persen. Realisasi pajak daerah tercatat 60,27 persen dan retribusi daerah 58,19 persen. Pemko akan mengoptimalkan pajak dan retribusi, memanfaatkan aset daerah, mengembangkan pariwisata, serta memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi ditargetkan bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memperkuat basis data perpajakan, pengawasan dan penagihan. “Selain menggenjot PAD, Pemko Sawahlunto akan terus mengajukan program-program strategis kepada pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan insentif fiskal,” kata Jeffry.
Dari sisi belanja, pemerintah melakukan rasionalisasi dengan memprioritaskan standar pelayanan minimal serta mandatory spending pendidikan dan kesehatan. Belanja modal akan diseleksi dan diarahkan pada infrastruktur serta sarana-prasarana strategis.
Untuk pembiayaan, penggunaan SiLPA sekitar Rp49 miliar untuk menutup defisit sekitar Rp51 miliar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan hasil audit BPK. Belanja yang belum memiliki sumber pembiayaan juga telah ditekan dari sekitar Rp7 miliar menjadi Rp3,69 miliar dan masih akan dirasionalisasi dalam pembahasan berikutnya.
Pemko juga mengalokasikan sekitar Rp10,9 miliar untuk revitalisasi pendidikan pada tujuh TK/PAUD, sembilan SD, dua SMP dan SPNF-SKB. Pelaksanaan menunggu verifikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di sektor kesehatan, RSUD Sawahlunto saat ini memiliki 14 dokter spesialis tetap, tiga dokter gigi spesialis dan enam dokter rujukan. Rumah sakit masih membutuhkan peralatan seperti CT scan dan USG. Sementara ketersediaan obat esensial di puskesmas pada triwulan II 2026 mencapai 97,15 persen. Dinas Kesehatan juga menyiapkan perbaikan 20 pustu/polindes, rumah dinas dan fasilitas puskesmas.
Pariwisata ditempatkan sebagai salah satu motor ekonomi. Pemko berencana memperkuat Kebun Binatang Kandi melalui penambahan wahana dan koleksi satwa, sekaligus mengintegrasikan potensi warisan dunia, budaya, UMKM dan ekonomi kreatif.
Porprov XVI Sumatera Barat juga diarahkan memberi efek ekonomi. Kontingen akan didorong menggunakan hotel dan homestay, sementara UMKM mendapat ruang mempromosikan produk. Dalam perlindungan sosial, Pemko menyoroti perubahan peringkat desil sosial ekonomi yang memengaruhi sekitar 1.335 hingga 1.855 keluarga. Dinas Sosial akan memfasilitasi mekanisme usul-sanggah dan verifikasi lapangan untuk memastikan bansos tetap tepat sasaran. Jeffry menegaskan seluruh masukan fraksi akan dibahas bersama TAPD dan perangkat daerah terkait. Pemerintah menargetkan RAPBD-P 2026 menghasilkan anggaran yang realistis, terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pembahasan RAPBD-P 2026 harus menghasilkan anggaran yang realistis, terukur dan berpihak pada kualitas pelayanan publik” ujarnya. (pin)
