PASAMAN BARAT–Dalam waktu dekat, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) akan dikunjungi Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi). Kehadiran orang nomor satu di republik ini di Pasbar, guna melihat perkembangan dan penanganan korban gempa bumi beberapa waktu lalu.
Kedatangan Jokowi kali ini sekaligus memberikan bantuan rehabilitasi bagi rumah korban gempa yang rusak berat di dua daerah, yakni, Kabupaten Pasaman dan Pasbar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, mengatakan dengan tegas, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar), Pemerintah Kabupaten Pasaman, beserta jajaran instansi terkait, harus bertindak cepat dalam menangani korban yang terdampak gempa. Ia mengatakan semakin lama gerak pemerintah, maka akan semakin lama masyarakat menderita.
“Kita harus cepat ambil tindakan. Bencana bukan saat itu saja. Menurut ilmu pengetahuan bencana itu bisa terjadi kapan saja. Seperti gempa di Malang, belum selesai tertangani masyarakat kemudian terjadi gempa lanjutan. Hal seperti itu jangan terulang kembali,” tegas Suharyanto, saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Alam Gempa di Pasbar, di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Minggu (16/10).
Suharyanto juga melaporkan terdapat 1.111 rumah dengan kategori rusak berat. Sementara, 303 di antaranya sudah selesai rehabilitasi sedangkan 808 rumah lagi masih dalam perbaikan.
Ia berharap Pemprov Sumbar melakukan pendampingan kepada Pemkab Pasaman dan Pasbar, agar dapat segera menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P), guna mengkaji kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi (renaksi) rehabilitasi dan rekontruksi secara cepat, tepat dan terpadu.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, meminta Pemkab Pasbar segera mempersiapkan peraturan daerah (Perda) tentang Rehabilitasi Bangunan Gedung untuk meminimalisir peristiwa bencana alam yang akan datang.
“Daerah kita sangat rentan gempa, bupati segera persiapkan peraturan dalam bentuk perda. Seperti di Kota Padang sudah ada Perda tentang Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi,” imbuh Mahyeldi.
Di samping itu Mahyeldi juga memohon dukungan serta bantuan kepada BNPB RI untuk memberikan bantuan berupa peralatan untuk membantu korban gempa. Terutama di kabupaten dan kota yang sangat rentan akan bencana.
Sementara itu, terkait R3P, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polkumham PMK dan Kebudayaan, Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan, dokumen R3P harus segera dituntaskan, agar alokasi anggaran bantuan untuk rehabilitasi rumah kategori rusak berat hingga ringan segera dikucurkan.
Bupati Pasbar, Hamsuardi, mengatakan untuk kategori rumah rusak berat, akan dibantu oleh BNPB sebesar Rp50 juta sedangkan rusak sedang dibantu oleh Pemprov Sumbar dan rusak sedang dibantu Pemkab Pasbar.
“Progres perbaikan rumah dalam rangka kunjungan Presiden RI, sudah diperbaiki sebanyak 50 unit dengan kategori rumah rusak berat dengan sistem reimburse. Sedangkan saat ini yang masih dikerjakan sebanyak 30 unit di Nagari Kajai,” paparnya. (fan/adv)