JAKARTA, METRO–Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada di posisi keenam terendah secara nasional dan nomor dua terendah di Sumatra. Berdasarkan posisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menarget pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen dapat tercapai pada tahun 2030.
Pengentasan kemiskinan nol persen menjadi prioritas Pemprov Sumbar sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2019-2024.
“Semuanya dapat diwujudkan dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak,” tegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar Tahun 2022, di Ballroom Pagaruyuang, Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (6/10).
Mahyeldi hadir juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar pada rapat kordinasi yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar
Hadir dalam rakor tersebut kurang lebih 150 peserta terdiri dari bupati dan wali kota se-Sumbar, Ketua TKPK Provinsi Sumbar yang ex oficio adalah Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Ketua TKPK kabupaten/kota yg juga Ketua TKPK kabupaten/kota, Sekretaris TKPK se-Sumbar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengentasan kemiskinan di lingkup Pemprov Sumbar.
Mahyeldi menyatakan komitmen bersama itu penting untuk sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sumbar. Sebab kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut.
“Menjadi tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama insha Allah, kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan,” harap Mahyeldi.
“Mari kita hilangkan pola pikir yang keliru yang mengangap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir. Padahal sebenarnya miskin itu kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat mengubahnya,” sambung Mahyeldi.
Wagub Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua TKPK Provinsi Sumbar mengatakan, optimisme penanggulangan kemiskinan harus menjadi penyemangat. Pasalnya, Sumbar sebagai daerah yang bukan mengandalkan manufaktur dan industri tapi bisa angka kemiskinannya rendah.
“Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak ke arah yang baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah katakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga pendekatannya. Karena itu data menjadi hal yang sangat penting. Salah data bisa salah program,” tegasnya.
Sebagai langkah awal komitmen, dalam rapat kordinasi ini dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama seluruh Ketua TKPK yang dalam hal ini adalah Wakil Kepala Daerah se-Sumbar yang bertanggungjawab kepada kepala daerahnya masing-masing.
Secara garis besar komitmen tersebut menurut Ketua Pelaksana Rapat Kordinasi hari itu, Medi Iswandi, bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota.
Hal ini tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).
Tujuan lain, optimalisasi program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam bentuk program/kegiatan dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan.
“Melalui komitmen ini juga, kita bersama menggunakan data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumbar. Ini dengan merujuk kepada Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 dengan pemutakhirannya yang telah diperingkat dan memuat rincian informasi by name by address. Atau disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” papar Medi.
2023 Fokus Kepulauan Mentawai
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar, pada periode September 2013 sampai Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.
Selama lebih satu windu ini, jumlah penduduk miskin Sumbar telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022.
Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013, menjadi 5,92 persen pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen.
Meskipun begitu, untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem semua kabupaten kota di Provinsi Sumbar dimasukan dalam daerah penanganan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0 persen. Hal ini sesuai dengan target pada RPJMN 2019 – 2024.
Mahyeldi memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar, sebesar 14,84 persen. Melalui rakor penanggulangan kemiskinan, Mahyeldi kembali mengingatkan untuk memprioritaskan program dan kegiatan di Kepulauan Mentawai.
“Oleh karena itu pada tahun 2023 nanti saya sudah instruksikan SKPD terkait di Provinsi Sumbar agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat,” jelas Mahyeldi. (fan/adv)