SAWAHLUNTO, METRO — Upaya membangun Pemilu yang lebih berkualitas di Kota Sawahlunto mulai dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu memasuki fase krusial. Salah satunya melalui langkah Bawaslu Kota Sawahlunto yang melakukan kunjungan dan audiensi langsung ke kantor DPD PKS Kota Sawahlunto, Rabu (2/9). Rombongan Bawaslu dipimpin langsung oleh Komisioner Bawaslu Kota Sawahlunto, Mitsu Perdede, bersama sejumlah staf, yakni Fira Indra, Riken Yulia Putra, Zikri Elbar, Dita Rusti, dan Susi Endang Kusmiati.
Kedatangan jajaran Bawaslu tersebut disambut pengurus inti DPD PKS Kota Sawahlunto, di antaranya Ketua H. Yusriman Taufik, Sekretaris Hamdani, serta Bendahara Muhammad Azri.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari inovasi Bawaslu Kota Sawahlunto untuk memperkuat komunikasi dengan peserta pemilu. Selain bersilaturahmi, Bawaslu membuka ruang dialog untuk menerima saran dan masukan, sekaligus berbagi informasi mengenai tahapan serta berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan pemilu mendatang.
Komisioner Bawaslu Kota Sawahlunto, Mitsu Perdede, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan dini agar berbagai persoalan teknis maupun administratif tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan peserta pemilu. “Ini adalah langkah konkret yang dapat Bawaslu lakukan dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan pemilu nantinya. Hal-hal teknis yang berpotensi memunculkan konflik dan merugikan peserta pemilu sebaiknya diantisipasi dari sekarang,” ungkap Perdede.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu juga menyampaikan adanya sejumlah hal administratif yang perlu segera dilengkapi oleh peserta pemilu, termasuk PKS, agar seluruh proses tahapan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Ketua DPD PKS Kota Sawahlunto, H. Yusriman Taufik, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inovasi yang dilakukan Bawaslu.
Ia menilai komunikasi langsung antara penyelenggara pemilu dengan partai politik penting untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mencegah munculnya persoalan di kemudian hari. “Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan atas kunjungan dan inovasi yang dilakukan Bawaslu Kota Sawahlunto. Semoga ke depan pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar dan baik. Semua kekurangan administrasi akan segera kami lengkapi,” kata Taufik. Suasana pertemuan berlangsung resmi, namun dikemas dalam nuansa kekeluargaan. Kondisi tersebut membuat diskusi berlangsung terbuka dan menarik, termasuk ketika peserta membahas sejumlah persoalan yang dipandang penting untuk kualitas pemilu di Sawahlunto.
Dua Isu Strategis dari PKS
Dalam sesi diskusi, Sekretaris DPD PKS Kota Sawahlunto, Hamdani, menyampaikan dua persoalan yang dinilainya perlu mendapat perhatian sejak dini. Pertama, terkait rencana pemisahan Daerah Pemilihan (Dapil) 3, yang saat ini terdiri dari Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar. Hamdani menyebut, berdasarkan sosialisasi yang sebelumnya disampaikan KPU Kota Sawahlunto kepada anggota DPRD Kota Sawahlunto, telah ada pembahasan mengenai kemungkinan pemisahan Dapil tersebut. Bahkan, menurutnya, terdapat surat yang masuk ke KPU terkait usulan pemisahan Dapil.
Ia berharap proses tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga Kecamatan Silungkang nantinya memiliki keterwakilan politik yang lebih proporsional. “Harapan kami ini dapat terlaksana agar masyarakat Kecamatan Silungkang memiliki keterwakilan yang seimbang dengan kecamatan lain,” ujar Hamdani.
Menurutnya, persoalan keterwakilan tersebut perlu menjadi perhatian karena selama ini jumlah anggota DPRD dari Silungkang dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduknya. Isu kedua yang disampaikan Hamdani bahkan menjadi pembahasan yang cukup serius, yakni politik uang dalam pemilu. Hamdani menilai persoalan jual-beli suara tidak boleh ditutup-tutupi dan harus dicari akar masalahnya secara bersama-sama.
Ia mengusulkan adanya forum bersama yang melibatkan Bawaslu, KPU, peserta pemilu melalui struktur partai politik, ninik mamak, ulama, serta berbagai stakeholder untuk membahas persoalan politik uang secara terbuka dan mencari solusi yang dapat diterapkan di Sawahlunto. “Mari kita cari akar masalahnya dengan duduk bersama. Bawaslu, KPU, peserta pemilu yang diwakili struktur partai, ninik mamak, ulama dan stakeholder perlu duduk bersama membicarakan persoalan ini,” ungkap Hamdani.
Menanggapi usulan tersebut, Perdede menyatakan gagasan itu sangat baik dan akan dibawa dalam pembahasan internal Bawaslu. Ia berharap gagasan tersebut dapat direalisasikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan pemilu di Kota Sawahlunto. Selain itu, Bawaslu juga menyatakan siap menerima kritik maupun masukan dari partai politik terkait kinerja pengawasan pemilu. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. (pin)
