SOLOK, METRO— Pemerintah Kabupaten Solok sosialisasikan Gerakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Penekanan Angka Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) di Kabupaten Solok. Ini merupakan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat, Roza Linda memberikan pemaparan terkait strategi penanganan Anak Tidak Sekolah serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah anak agar tidak sampai mengalami putus sekolah. Kegiatan ini juga diikuti oleh Koordinator Pengawas dan Kepala SMP se-Kabupaten Solok, Guru Bimbingan dan Konseling (BK)/Wakil Kesiswaan SMP se-Kabupaten Solok, Komite SMP se-Kabupaten Solok, Ketua PKBM Kabupaten Solok, serta para tamu undangan lainnya.
Bunda Guru PGRI Kabupaten Solok, Ny, Nia Jon Firman Pandu berharap berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Solok didorong untuk memiliki kepedulian dan komitmen bersama dalam mengidentifikasi serta menangani anak yang sudah tidak bersekolah maupun anak yang memiliki risiko putus sekolah.
Penanganan ATS dan ABPS tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, komite sekolah, masyarakat, serta lembaga pendidikan nonformal. “Kolaborasi tersebut menjadi penting agar setiap permasalahan yang menjadi penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan dapat diketahui dan ditangani secara tepat,” ungkap Nia Jon Firman Pandu.
Dikatakan Nia Jon Firman Pandu, melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan semakin memahami pentingnya pendataan, pemetaan, pendampingan, serta pencarian solusi bagi anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan maupun yang berpotensi mengalami putus sekolah.
“Keberadaan guru, khususnya guru BK dan unsur kesiswaan, juga memiliki peran strategis dalam mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik. Dengan deteksi dan pendampingan yang tepat, potensi anak untuk meninggalkan pendidikan dapat ditekan sedini mungkinm,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap anak diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. “Melalui gerakan bersama dalam penanganan ATS dan penekanan ABPS, Kabupaten Solok diharapkan mampu menekan angka anak yang tidak bersekolah maupun anak yang berisiko putus sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang,” tuturnya. (vko)
