JAKARTA, METRO— Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri maupun wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih apabila ditemukan bukti tindak pidana korupsi.
Prabowo mengungkapkan, dirinya pernah didatangi KPK untuk meminta izin untuk menahan seorang pejabat yang diduga terlibat perkara korupsi. Menurutnya, ia mempersilakan lembaga antirasuah tersebut melakukan penindakan sepanjang memiliki bukti yang cukup.
“Seperti saya enggak tahu. Ada. Tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini, ya kan, pejabat ini begini-begini.’ Ya gimana, saya ya kan, ‘Apa kami diizinkan untuk menahan?’. You ada bukti? kalau ada bukti silakan, saya bilang,” kata Prabowo dalam siaran Program Prabowo Menjawab, dikutip Kamis (17/9).
Tidak lama setelah arahan tersebut, Prabowo menyebut KPK kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang wakil menteri yang tersangkut perkara korupsi. Ia menegaskan, persoalan hukum yang menjerat pejabat tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
“Tahu-tahu ada kejadian ya, ada wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” ucapnya.
Di sisi lain, Prabowo mengatakan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya di pemerintahan terus dilakukan secara objektif. Ia menilai, jajaran Kabinet Merah Putih sejauh ini telah bekerja dengan baik, meski evaluasi tetap menjadi bagian dari proses pemerintahan.
Prabowo juga mengingatkan seluruh anggota kabinet bahwa mereka merupakan bagian dari satu tim. Ia mengibaratkan kabinet seperti sebuah kesebelasan sepak bola yang memiliki pemain inti, striker, hingga pemain cadangan.
“Jadi gini kalau saya evaluasinya terus menerus dan sampai sekarang secara objektif ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke tapi saya katakan juga kepada tim inget ya ibarat kita satu kesebelasan sepakbola ada pemain inti ada striker ada cadangan,” jelasnya.
Terkait kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle, Prabowo menekankan langkah tersebut dapat dilakukan untuk memberikan promosi kepada orang yang dinilai memiliki kompetensi. Reshuffle juga dimungkinkan apabila terdapat pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya.
“Jadi kalaupun nanti ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita. Organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener atau dia sendiri yg ada masalah ya kita enggak bisa hindari kan,” pungkasnya. (*)
