“Dalam surat yang kita ajukan kepada Mendagri, inti permohonannya ada dua, pertama permohonan untuk cuti diluar tanggungan negara dan yang kedua permohonan penunjukan Wagub sebagai Pelaksana Tugas Gubernur,” ungkap Mursalim.
Terkait apakah permohonan tersebut akan dikabulkan seluruhnya, Mursalim menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat balasan Kemendagri.
Terpisah, Komisioner KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban mengatakan, kepala daerah yang maju sebagai calon dalam Pilkada wajib menyerahkan izin cuti tertulis di luar tanggungan negara kepada Bawaslu, KPU, dan kepolisian sebelum masa kampanye dimulai.
“Surat izin cuti wajib diserahkan sebelum masa kampanye dimulai,” ucapnya. (fan)
Laman 2 dari 2
