BANDUNG, METRO — Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata Indonesia. Kemudian pada saat yang sama akan membuka kawasan-kawasan baru untuk dikunjungi oleh wisatawan.
Peneliti Kepariwisataan Institut Teknologi Bandung (ITB), Alhilal Furqan, B.Sc., M.Sc., Ph.D., mengatakan kebijakan BVK secara langsung dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara karena mengurangi hambatan administratif berupa proses pengurusan visa yang membutuhkan waktu dan biaya.
Menurutnya, dari sisi permintaan (demand), dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri pariwisata besar, tetapi juga masyarakat lokal melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal di kawasan wisata.
Wisatawan yang datang akan menggunakan berbagai layanan, mulai dari akomodasi, transportasi, kuliner, hingga produk ekonomi kreatif yang disediakan masyarakat sekitar destinasi.
Namun, Alhilal mengingatkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan juga harus diikuti kesiapan destinasi dari sisi penawaran (supply).
“Kebijakan BVK ini, wajib hukumnya diikuti oleh kesiapan kita sebagai destinasi penerima wisatawan mancanegara.
Dari sisi “supply” kesiapan masyarakat lokal dan daya tarik yang disediakan haruslah dalam kondisi baik dan prima,” ujarnya, Rabu, (29/7/2026).
Dia mengatakan pada dasarnya yang harus disedikan oleh pemerintah, maupun pengusaha dan masyarakat bukanlah fasilitas, infrastruktur dan pelayanan yang mewah nan mahal, tetapi yang baik.
“Baik dalam arti bersih lingkungannya, tidak ada sampah dimana-mana terutama di lingkungan dan lokasi wisata. Makanan yang disediakan terjamin heginitasnya. Toilet yang ada dalam keadaan bersih dan baik/layak pakai. Dan tidak terjadi pungli atau secara sengaja menaikkan harga secara semena-mena,” sebutnya.
Menurutnya, pengalaman dari penerapan BVK sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi. Ia mencontohkan kebijakan BVK pada 2016 yang memang ikut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi di sisi lain juga memunculkan sejumlah tantangan, terutama terhadap daya dukung lingkungan di beberapa kawasan wisata.
“Peningkatan kunjungan harus diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang baik. Jika tidak, tekanan terhadap lingkungan bisa meningkat, seperti kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas wisatawan yang tidak terkendali,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, Alhilal juga menyoroti potensi risiko lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap orang asing yang masuk menggunakan fasilitas bebas visa.
Menurutnya, kemudahan akses masuk harus tetap diikuti sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan izin kunjungan. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah adanya orang asing yang masuk dengan alasan wisata, tetapi kemudian menetap lebih lama atau melakukan aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan.
“Kita harus memastikan jangan sampai peluang ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal justru beralih kepada orang asing yang menyalahgunakan fasilitas kunjungan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap potensi ancaman lain, seperti pergerakan jaringan narkoba maupun aktivitas ilegal lintas negara yang dapat memanfaatkan kemudahan mobilitas.
“Kebijakan seperti BVK memang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi bukan kebijakan yang bisa langsung diterapkan tanpa persiapan. Perlu pertimbangan dan mitigasi dampak yang matang,” ujar Alhilal.
Menurutnya, negara yang diberikan fasilitas tersebut harus melalui kajian berdasarkan berbagai aspek, termasuk rekam jejak perjalanan, hubungan bilateral, serta sistem kewarganegaraan di masing-masing negara.
Ia mengingatkan bahwa beberapa negara menerapkan sistem kewarganegaraan ganda (multiple citizenship) sehingga pengawasan terhadap identitas dan latar belakang pelancong tetap harus menjadi perhatian.
Karena itu, menurut Alhilal, keberhasilan kebijakan BVK tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak wisatawan yang datang, tetapi juga bagaimana Indonesia mampu menjaga kualitas destinasi, keamanan nasional dan memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. BVK, kata dia, harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat pariwisata. **
