JAKARTA, METRO – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika pariwisata global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kementerian Pariwisata mengusulkan pemberian fasilitas bebas visa bagi wisatawan dari 20 negara prioritas yang diproyeksikan mampu menghasilkan devisa hingga Rp36,13 triliun.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Widiyanti menyebut kebijakan BVK bukan sekadar kemudahan administrasi keimigrasian, melainkan “gerbang keterbukaan” yang dirancang untuk memposisikan Indonesia sebagai destinasi utama di panggung internasional.
“Di tengah dinamisnya lanskap pariwisata global, daya saing Indonesia menuntut langkah-langkah strategis yang adaptif dan kolaboratif. Salah satu instrumen kunci yang terus kita optimalkan adalah kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK),” tulis Widiyanti dikutip pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Berdasarkan kajian internal Kementerian Pariwisata, implementasi BVK kepada 20 negara tersebut diperkirakan menghasilkan devisa pariwisata sebesar Rp15,61 triliun hingga Rp36,13 triliun. Dan estimasi investasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari visa sebesar Rp4,91 triliun, Indonesia masih berpotensi membukukan surplus devisa antara Rp10,70 triliun hingga Rp31,22 triliun.
Usulan tersebut menyasar 20 negara yang selama ini menjadi pasar utama wisatawan mancanegara Indonesia, yakni Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, India, Jerman, Korea Selatan, Belanda, Jepang, Arab Saudi, Selandia Baru, Italia, Spanyol, Kanada, Swiss, Belgia, Denmark, Swedia, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut dipilih karena memiliki minat tinggi terhadap Indonesia, menyumbang belanja wisatawan yang besar, memiliki rekam jejak yang baik, serta sebagian besar telah memberikan kemudahan visa bagi warga negara Indonesia.
Widiyanti mengatakan rekam jejak penerapan BVK menunjukkan kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap sektor pariwisata dan perekonomian nasional.
“Rekam jejak membuktikan bahwa kemudahan akses ini bukan sekadar fasilitas, melainkan penggerak ekonomi yang nyata. Melalui implementasi BVK sebelumnya, kita telah menyaksikan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 32,4 persen serta terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja baru,” ujarnya.
Data tersebut mengacu pada kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, yang menunjukkan kebijakan bebas visa mampu meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara hingga 32,4 persen berdasarkan realisasi data yang disempurnakan pada 2018 serta mendukung penciptaan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru di sektor pariwisata.
Kementerian Pariwisata juga menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam daya saing aksesibilitas dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Saat ini Indonesia baru memberikan fasilitas bebas visa kepada 16 negara ditambah satu kategori tertentu, sementara Malaysia telah menerapkannya kepada 165 negara, Singapura 161 negara, Filipina 157 negara, Thailand 93 negara, dan Vietnam 39 negara.
Menurut Widiyanti, kemudahan visa merupakan katalis utama yang mendorong mobilitas wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian. Karena itu, pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan BVK yang tetap menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, namun mampu mengoptimalkan manfaat ekonomi.
“Melalui kebijakan yang inklusif, kita tidak hanya meningkatkan daya saing bangsa, tetapi juga memastikan manfaatnya mengalir langsung kepada masyarakat, pelaku industri, hingga pelaku UMKM di seluruh penjuru Nusantara,” tulis Widiyanti. (*Jef)
