BUKITTINGGI, METRO— Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2026 untuk meningkatkan literasi demokrasi, menolak politik uang, dan melawan golput di tengah masyarakat yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi, Senin (14/9).
Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu dari tiga program prioritas meliputi pendidikan pemilih khususnya segmen pemula, kelompok rentan, dan marjinal.
“Termasuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), serta penguatan integrasi sistem informasi pemilu. Sekitar 23, persen pemilih terdaftar di Sumatera Barat tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada Pemilu 2024,” katanya.
Ia menyebut angka partisipasi pemilih di Sumbar pada Pemilu 2024 mencapai 76 persen yang berarti hampir seperempat pemilih memutuskan tidak datang ke TPS.
Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Sumbar termasuk daerah yang tingkat partisipasi terendah, hanya mencapai 57,15 persen dari total 4.103.084 daftar pemilih tetap (DPT).
“Angka ini jauh dibawah target awal sebesar 75 persen yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan partisipasi maka KPU RI gencar menyasar pemilih pemula, pemilih perempuan, disabilitas, serta organisasi mahasiswa,” kata Betty.
Ia menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah menjalankan fungsi kedaulatan rakyat. Hak pilih warga negara diserahkan kepada wakil rakyat demi kebaikan bersama.
Pada sosialisasi tersebut, Betty juga mengajak masyarakat Cek DPT sejak dini. KPU menghimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa hak pilihnya sedini mungkin melalui laman resmi cek dpt online.kpu.go.id.
Pengecekan ini disarankan untuk dilakukan secara berkala tanpa harus menunggu dimulainya tahapan pemilu atau pilkada berikutnya.
Komisioner KPU Bukittinggi, Rifa Yanas menyambut baik sosialisasi bisa digelar di Kota Bukittinggi, menurutnya suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara.
“Diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama kesadaran dari para pemilih itu sendiri, guna menjaga keberlanjutan kualitas demokrasi Indonesia,” katanya. (pry)
