BERITA UTAMA

DPR Desak Roadmap Pemberantasan KKB Pasca Penembakan di Jayawijaya

×

DPR Desak Roadmap Pemberantasan KKB Pasca Penembakan di Jayawijaya

Sebarkan artikel ini
EVAKUASI— Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi para korban penembakan KKB di Jayawijaya pada Rabu sore (9/9).

JAKARTA, METROKomisi I DPR mendesak pemerintah untuk menyusun roadmap pemberantasan Ke­lompok Kriminal Bersenjata (KKB). Desakan itu disampaikan pasca penembakan 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu sore (9/9).

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menyampaikan keprihatinan atas penembakan terhadap 3 korban tersebut. Apalagi penembakan terjadi di te­ngah pelaksanaan tugas meninjau lokasi program cetak sawah yang juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Menurut Oleh, tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh KKB dari wilayah Nduga itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang.

Karena itu, dia juga meminta aparat keamanan agar bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. “Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini, 3 pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” kata oleh pada Jumat (11/9).

Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan, negara tidak bo­leh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata seperti KKB. Mereka tak boleh dibiarkan te­rus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas di lapangan.

Baca Juga  Nyalip di Tikungan, Motor Beat dan Revo Bertabrakan, Motor Rusak Parah, 3 Orang Luka-luka

Menurut Oleh, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas KKB di Papua. Peristiwa yang terjadi di Jaya­wijaya harus menjadi momentum untuk memastikan tidak ada lagi korban akibat ulah KKB.  “Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri dinilai perlu menyusun strategi komprehensif yang memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” ung­kap dia..

Menurut Oleh, roadmap tersebut penting agar jaminan keamanan di Papua dapat diberikan dan dibuktikan. Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindu­ngan masyarakat sipil.

Baca Juga  Komisi III Sosialisasikan Perda Nomor 6 tahun 2020, Sanksi Pidana Bukan Tujuan Utama Perda AKB

“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani menyampaikan, satgas yang dia pimpin bersama Polres Jayawijaya terus mendalami peristiwa penembakan tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan olah TKP, mengambil keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti. “Penyelidikan dan penyidikan terus kami lakukan untuk mengungkap perkara ini secara terang, dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas jenderal bintang dua Polri tersebut.

Polisi juga telah mengantongi ciri-ciri dan identitas pelaku. Berdasar keterangan awal saksi, kelompok yang diduga melakukan penembakan ter­sebut berjumlah 8 orang. Mereka disebut membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Terkait dengan senjata api laras pendek, saksi belum bisa memastikan keberadaannya. (jpg)