PADANG, METRO–Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Ahmad Zaki mendapatkan teror dan ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp (WA). Diduga, hal itu buntut aksi dirinya memimpin aksi menolak kehadiran Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi di kampusnya pekan lalu.
Ancaman tersebut berasal dari nomor WA tidak dikenal +6282312991374. Informasi tersebut pertama kali diketahui dari tangkapan layar pengirim pesan WA yang diposting oleh akun media sosial (medsos) Instagram dengan nama pengguna @muhammad_jalalii.
“Alert!!! Kawan kita Ahmad Zaki Presiden Mahasiswa @uinsmddbukittinggi mendapatkan ancaman pembunuhan dari nomor yang tidak dikenal. Setelah mengkritik Gubernur Sumbar @mahyeldisp,” tulis akun tersebut dengan menyertai nomor telepon sebagaimana dinukil, Minggu (27/8).
Nomor peneror Zaki tersebut mencoba menelpon Zaki berkali-kali. Namun Zaki tidak mengubris panggilan telepon masuk dari nomor tersebut. Dalam pesan dengan nada ancaman itu, peneror meminta Zaki menghormati Gubernur Mahyeldi. Bila bertemu, peneror mengancam akan membunuh Zaki.
“Oi Zaki, Ang ndak bautak ang. Gubernur ang mode tu an. Woi angkek telfon den. Ang sobok jo den caliak lah den bunuah ang beko. Den cari ang bisuak (Oi Zaki, kamu tidak punya otak. Gubernur kamu gitukan. Angkat telepon saya. Kamu kalau bertemu saya, saya bunuh kamu. Saya cari kamu besok),” kata peneror tersebut.
Sementara itu, Presma UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Ahmad Zaki, membenarkan dirinya mendapatkan ancaman dari nomor tak dikenal. “Betul, saya mendapatkan pesan (bernada ancaman) tersebut pada hari Jumat (25/8) lalu,” katanya ketika dikonfirmasi, (Minggu (27/8).
Zaki sudah menduga ancaman tersebut berkaitan dengan aksinya bersama teman-teman mahasiswa atas nama Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Bukittinggi Selasa lalu. Saat itu, Zaki berorasi menolak kedatangan Gubernur Mahyeldi di acara Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).
“Menurut saya ini erat kaitannya dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu, tanpa bermaksud suuzon, namun bagi saya tidak masalah, ini bagian dari konsekuensi perjuangan kami. Yang jelas, saya mencoba mencari tahu dahulu siapa pemilik nomor tersebut,” sambungnya.
Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Karo Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Sumatra Barat (Sumbar), Mursalim mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam insiden yang dialami oleh Ahmad Zaki.
“Yang jelas kami tidak tahu soal (pengancaman) itu, karena setelah insiden itu, Gubernur Sumbar sudah memberi maaf dan tak memperpanjang lagi permasalahan beberapa waktu lalu itu, tak ada perintah dari Pemprov atau Tim Gubernur terkait pengancaman itu,” katanya.
Zaki dan kawan-kawan menilai Gubernur Mahyeldi tidak pantas datang ke UIN karena belum menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Pada Selasa lalu beredar viral di sosial media Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, diusir oleh mahasiswa saat menghadiri acara PBAK di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek, Bukittinggi.
Dalam video tersebut, terlihat Mahyeldi sudah duduk di atas panggung di Student Center UIN Bukittinggi. Di gedung tersebut memang sudah ada ratusan mahasiswa baru yang terlihat memakai pakaian putih hitam. Lalu ada satu orang mahasiswa berorasi dan menolak kedatangan Mahyeldi. Selama mahasiswa tersebut berorasi, seluruh mahasiswa yang ada bersorak dan memberi tepuk tangan.
Tidak terlalu jelas apa saja kalimat yang disampaikan orator di dalam video tersebut. Tapi di sisi lain, ada juga mahasiswa yang membentangkan spanduk bertuliskan ‘Tuntaskan Isu PSN Pak Gub’ dan tulisan ‘HAM dilangkahi’. Pada bagian akhir video, terlihat beberapa orang yang diduga panitia acara memaksa mahasiswa yang berorasi itu turun dari panggung.
Mahyeldi sendiri tidak mempersoalkan insiden aksi oknum mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, saat dirinya memenuhi undangan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di kampus tersebut pada Selasa (22/8) lalu. Mahyeldi menilai kritikan yang disampaikan mahasiswa merupakan hal biasa.
“Kritik secara langsung seperti itu hal biasa bagi kami sebagai penyelenggara pemerintahan. Saya melihat itu hanya wujud mahasiswa menegaskan eksistensi dan ekspresinya. Kami sudah terlebih dulu memaafkan” kata Mahyeldi. (cr2)
