YOGYAKARTA, METRO—Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata tidak boleh hanya berfokus pada penataan fisik kawasan wisata, tetapi harus hadir nyata membantu pemasaran produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar destinasi strategis nasional, termasuk kawasan Candi Borobudur.
Hal itu disampaikan Andre saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (22/4/2026). Ia mengapresiasi penataan kawasan Borobudur yang dinilai semakin rapi dan bersih, namun menilai dampak ekonominya terhadap masyarakat sekitar masih perlu diperkuat.
“Secara fisik kami melihat pembenahan kawasan Borobudur sudah sangat baik, tidak ada lagi spot yang kotor atau kumuh. Tapi kami juga menerima laporan bahwa pelaku UMKM di sana masih belum optimal dalam memasarkan produknya. Ini yang harus segera dicarikan solusi,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap BUMN, Komisi VI memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) untuk merumuskan langkah konkret memperkuat skema pemasaran produk UMKM di kawasan wisata tersebut.
Menurut Andre, keberadaan BUMN pariwisata harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi.
“Kami beri deadline tiga bulan kepada TWC untuk berkoordinasi dan menghadirkan solusi nyata. BUMN harus hadir bukan hanya mempercantik kawasan, tetapi meningkatkan ekonomi masyarakat,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain menyoroti penguatan UMKM, Andre juga mengapresiasi langkah revitalisasi Grand Hotel De Djokja atau Hotel Garuda yang kini kembali menggunakan nama historisnya sejak pertama berdiri pada 1911. Revitalisasi tersebut dinilai menjadi bagian penting penguatan infrastruktur pariwisata di Yogyakarta.
Ia menyebutkan, transformasi hotel tersebut diproyeksikan menambah sekitar 210 kamar baru sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Revitalisasi Hotel Garuda ini langkah positif. Penambahan kapasitas kamar tentu akan memperkuat daya tampung wisatawan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Di sisi lain, Andre juga mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI membahas rencana konsolidasi sekitar 120 hotel milik BUMN oleh PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Konsolidasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing industri perhotelan nasional.
Menurutnya, sinergi yang dilakukan melalui InJourney dan HIN harus berdampak langsung pada peningkatan produktivitas destinasi wisata unggulan seperti Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.
“Kami ingin produktivitas Borobudur, Prambanan, dan Candi Boko terus meningkat sehingga benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah, khususnya Yogyakarta,” jelas Andre.
Ia menegaskan, orientasi utama pengelolaan destinasi wisata oleh BUMN tidak boleh semata-mata korporatif, tetapi harus berpihak pada pertumbuhan ekonomi rakyat secara inklusif.
“TWC, HIN, dan InJourney harus memastikan pengelolaan destinasi wisata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Pariwisata harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tutup Ketua DPD Gerindra Sumbar. (*)
