AIA PACAH, METRO– Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang di Aie Pacah dipadati jajaran pimpinan dewan, anggota legislatif, hingga unsur Forkopimda pada Senin (14/9/2026). Suasana khidmat menyelimuti Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027.
Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan proyeksi APBD 2027 yang menembus angka Rp2,81 triliun. Penyusunan anggaran ini mengacu pada kesepakatan KUA-PPAS 2027 yang telah disahkan bersama eksekutif dan legislatif pada 31 Agustus 2026.
Wako Fadly Amran menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun depan dirancang secara saksama dengan menyelaraskan prioritas pembangunan Pemprov Sumatera Barat dan pemerintah pusat.
“Rancangan APBD TA 2027 disusun dengan berkomitmen pada prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil (result-based budgeting),” ujar Fadly di hadapan pimpinan dewan, Dandim 0312 Padang Letkol Inf. Faiq Fahmi, Sekda Raju Minropa.
Target Pendapatan Daerah
Dalam naskah Nota Keuangan yang disampaikan, struktur pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,72 triliun, yang ditopang oleh dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok sebesar Rp1,15 triliun, Pajak Daerah sebesar Rp938,4 miliar, retribusi daerah senilai Rp170,3 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp27,1 miliar) dan Lain-lain PAD yang Sah (Rp19,9 miliar).
Selain itu, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1,57 triliun, Transfer Pemerintah Pusat (Rp1,45 triliun), Transfer Antar-Daerah (Rp116,1 miliar).
Sementara itu, dari pos pengeluaran, total Belanja Daerah TA 2027 dirancang sebesar Rp2,81 triliun. Anggaran belanja ini dialokasikan untuk tiga sektor utama, Belanja Operasi (Rp2,64 triliun), Belanja Modal (Rp168,2 miliar) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp7 miliar.
Adanya selisih antara pendapatan dan belanja memicu defisit anggaran sebesar Rp90,38 miliar. Kendati demikian, Fadly memastikan kondisi fiskal daerah tetap aman dan terkendali melalui skema penyeimbang pembiayaan yang terukur.
“Defisit sebesar Rp90,38 miliar ini akan ditutupi melalui surplus pembiayaan netto. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp94,02 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,63 miliar, sehingga postur APBD 2027 akhir tetap berimbang,” pungkas wako. (oza)
