PADANG, METRO—Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (Sapma) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Barat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumbar, Senin sore (29/6).
Mereka berkumpul di depan Mapolda Sumbar sekitar pukul 15.40 WIB setelah bergerak dari kawasan Kantor Gubernur Sumbar menggunakan sebuah mobil komando. Menggelar orasi secara bergantian. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk dan poster bertuliskan “Evaluasi Total Polda Sumbar”, “Polda Busuk”, serta berbagai tuntutan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di Sumbar.
Dalam aksi tersebut, massa sempat membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes. Namun, Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, meminta agar api segera dipadamkan karena pembakaran ban tidak diperbolehkan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Permintaan tersebut sempat memicu ketegangan. Massa dan Polisi terlibat aksi saling dorong di depan pintu masuk Mapolda Sumbar. Untuk mengantisipasi situasi yang berkembang, sejumlah personel kepolisian tampak mengenakan helm pengamanan dan membawa tameng.
Meski sempat memanas, situasi berhasil dikendalikan setelah dilakukan mediasi antara Polisi dengan koordinator lapangan. Massa kemudian kembali melanjutkan orasi secara tertib di bawah pengawalan Polisi.
Dalam orasinya, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta Mabes Polri memeriksa mantan Kapolda Sumbar, mengusut tuntas aktor intelektual di balik dugaan pabrik narkoba di Kota Padang, serta memberantas aktivitas tambang ilegal yang masih marak di Sumbar.
Koordinator Lapangan, Mardian Susanto, mengatakan kedatangan massa aksi untuk mengeveluasi kinerja Polda Sumbar di momen bertepatan pada hari Bhayangkara ke 80.
“Kami ke sini juga mengevaluasi kinerja polisi sebab ini bertetapan dengan hari Bhayangkara,” kata Mardian.
Ia menegaskan, aksi yang dilakukan merupakan aksi damai dan bukan untuk membuat kerusuhan.
“Kami ke sini untuk aksi damai, bukan anarkis. Kami datang untuk meminta evaluasi terhadap Polri, bukan melakukan tindakan anarkis,” tegasnya.
Mardian mengungkapkan, massa membawa sejumlah tuntutan terkait penegakan hukum di Sumbar. Di antaranya meminta Mabes Polri memeriksa mantan Kapolda Sumbar, mengusut aktor intelektual di balik pabrik narkoba di Kota Padang, serta memberantas praktik tambang ilegal di Sumbar.
“Terutama untuk Kapolda Sumbar harus membarantas tambang ilegal yang ada di Sumbar, sebelum Sertijab Kapolda baru. Kami berharap pemberantasan tambang ilegal menjadi prioritas, termasuk sebelum proses serah terima jabatan Kapolda Sumbar yang baru,” pungkasnya. (*)
