LIAMPULUHKOTA, METRO— Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memiliki berbagai target untuk mengurangi karbon di berbagai sektor. Ini di antaranya adalah sektor kehutanan, energi baru, sampah dan pengembangan ekonomi sirkular. Untuk itu, BPDLH membuka akses seluasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat Lima Puluh Kota untuk mendapatkan pendanaan hijau yang ditujukan bagi masyarakat yang aktif mengelola hutan dan lingkungan secara lestari. “Kami titip pesan kepada Pak Bupati, agar jajarannya rajin mengakses website BPDLH untuk monitoring berbagai informasi bantuan kemudian menyebarluaskannya kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat yang aktif dalam mengelola hutan maupun lingkungan,” ungkap Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto saat menjelaskan program BPDLH kepada Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, di ruangan rapat BPDLH, Jakarta, pekan lalu. Turut hadir dalam pertemuan, Staf Ahli Bupati Yulia Masna, Kepala Dinas PUPR Orlanda, serta Kepala Dinas LHPKP Nopriyadi Syukri.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah program strategis antara lain Perhutanan Sosial, Blended Finance Model (BFM), pngelolaan sampah, Pooling Fund kebencanaan, serta pengembangan Ekonomi Sirkular. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana dari gerakan hijau ini dapat diwujudkan akses pendanaan yang nyata untuk rakyat Lima Puluh Kota melalui skema pendanaan seperti BFM, layanan dana masyarakat, dan fasilitas dana bergulir ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah secara terpadu.
Bupati Safni menegaskan bahwa kelompok-kelompok perhutanan sosial yang sudah produktif sangat membutuhkan dukungan pembiayaan hijau yang berkelanjutan. Dukungan ini diperlukan untuk memperkuat usaha hutan rakyat, pengembangan produk kehutanan, ekowisata, serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan. “Akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Safni Sikumbang.
Menanggapi hal tersebut, Joko Tri Haryanto menunjukkan komitmen tinggi dengan membuka ruang sinergi lebih luas dan memberikan akses pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber global. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya kelangsungan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang telah dibentuk.
Selain itu, dalam pertemuan juga dibahas rencana pembangunan Tempat Pembangunan Sampah terpadu sebagai salah satu langkah pelestarian lingkungan.
Bupati Safni menegaskan pentingnya dukungan dan kerja sama sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ia berharap kerja sama ini dapat semakin diperkuat melalui dukungan pendanaan dari BPDLH. “Kita perlu menyatukan persepsi bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan dukungan pendanaan dari BPDLH. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan,” pungkasnya. (uus)
