PEMULIHAN infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar pasca bencana menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Solok. Bencana banjir yang melanda Kota Solok tahun lalu, masih menyisakan dampak yang cukup besar bagi masyarakat.
Tidak saja merusak fasilitas umum, bangunan milik masyarakat dan areal persawahan, dampak banjir juga menganggu gerak roda perekonomian masyarakat. Secara bertahap, Pemko Solok bersama masyarakat terus bangkit untuk pulih dengan semangat kebersamaan.
Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra selalu menekankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemko Solok menyiapkan langkah – langkah pemulihan pasca bencana.
Dengan adanya pengalokasian anggaran pengembalian Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diperuntukan bagi upaya penanggulangan pasca bencana, Ramadhani meminta kematangan perencanaan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan.
Secara umum, yang menjadi atensi Pemko Solok dalam penggulangan pasca bencana, selain upaya perbaikan dan pemulihan pemukiman masyarakat yang terdampak, perbaikan terhadap berbagai infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir juga menjadi perhatian.
Terutama akses jalan vital guna mendorong berputarnya kembali roda perekonimian masyarakat. Selain itu memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana serta mengedukasi masyarakat dalam menghadapi bencana tidak luput dari perhatian Pemko Solok.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Solok misalnya, dialokasikan dana dari pengembalian TKD sebesar Rp 55.711.698.968,-. Dan Sebagian dari dana tersebut diperuntukan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang nilainya mencapai Rp 5.913.216.960,-.
Selain memperbaiki jalan yang rusak akibat dampak bencana, pembangunan jalan poros kota atau jalan vital untuk mendorong bergeraknya roda perekonomian masyarakat juga menjadi perhatian.
Tidak saja DPUPR Kota Solok yang bergerak cepat dalam penanggulangan pasca bencana, BPBD Kota Solok juga harus mempersiapkan berbagai langkah langkah strategis.
Berdasarkan kajian kebencanaan yang dimiliki BPBD Kota Solok, dari 13 Kelurahan terdapat empat Kelurahan yang relatif aman dari ancaman banjir, yakni Laing, Tanjung Paku, Pasar Pandan Air Mati (PPA), dan beberapa kawasan lainnya. Sementara sembilan kelurahan lainnya masih masuk dalam kategori rawan sehingga membutuhkan perhatian dan kewaspadaan yang lebih tinggi.
Menurut Kalaksa BPBD Kota Solok, Edrizal, dengan resiko besar yang mengancam, salah satu langkah paling efektif dalam mengurangi dampak bencana tentu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang ada di lingkungan masing-masing.
Dari peruntukan pengembalian anggaran TKD tersebut, BPBD Kota Solok mendapat alokasi dana sebesar Rp1,5 miliar. Dari peruntukan itu untuk pembangunan gudang logistik dan garasi kendaraan operasional dianggarakan dana senilai Rp900 juta.
Dijelaskan Edrizal, hal ini akan menunjang penyimpanan peralatan dan logistik kebencanaan secara lebih aman dan terintegrasi. Selain itu, sekitar Rp500 juta dialokasikan untuk pengadaan peralatan kebencanaan, sehingga proses penanganan darurat di lapangan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan optimal.
Sementara itu, sebesar Rp132 juta digunakan untuk penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Menurut Edrizal, dukungan anggaran tersebut merupakan investasi penting untuk meningkatkan ketangguhan Kota Solok dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang.
“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas personel, melengkapi sarana dan prasarana, serta memperkuat edukasi masyarakat. Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
BPBD Kota Solok juga mengajak masyarakat untuk selalu waspada, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengikuti setiap informasi dan peringatan yang disampaikan pemerintah. (***)
