BUKITTINGGI, METRO–Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Pemerintah Kabupaten Agam mulai membahas tahapan lanjutan pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin. Pertemuan tersebut difokuskan pada perencanaan pengadaan lahan yang berpotensi terdampak proyek strategis nasional tersebut.
Pembahasan awal dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang mempertemukan unsur pimpinan kedua daerah dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Aula Balai Kota Bukittinggi, Senin (8/6).
Rapat dihadiri Bupati Agam Benni Warlis, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Muhammad Lutfi, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Rismal Hadi, serta perwakilan Kementerian PU, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wisnu Priambodo dan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil PU Sumatera Barat M. Syahril.
Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan tahap awal dari rangkaian proses yang akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan potensi dampak yang mungkin muncul selama pembangunan jalan tol berlangsung.
Menurutnya, terdapat empat tahapan yang akan dijalankan sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan. Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
“Ini baru tahapan awal. Kita akan menyatukan persepsi, menampung aspirasi, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang kemungkinan timbul selama proses pembangunan,” ujar Benni Warlis.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan agar berbagai aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, terutama bagi warga yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak.
Kawasan Kecamatan Sungai Pua, Candung, dan Banuhampu menjadi beberapa wilayah yang diperkirakan akan terdampak oleh rencana pembangunan ruas tol tersebut.
Karena itu, Benni mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan forum koordinasi sebagai sarana mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat luas.
“Mari kita manfaatkan forum ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, sehingga tidak ada masyarakat ataupun sanak saudara kita yang merasa dirugikan,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin. Menurutnya, keberadaan jalan tol tersebut dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat.
“Jika pembangunan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, tentu kita mendukung,” tegas Ramlan.
Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan seluruh proses pengadaan dan pembebasan lahan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Setiap pemilik tanah maupun pelaku usaha yang terdampak proyek akan mendapatkan perhatian dan hak yang semestinya.
“Kita ingin pembangunan berjalan tanpa merugikan pemilik tanah maupun pelaku usaha yang terdampak,” ujarnya.
Melalui koordinasi awal ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat berharap proses perencanaan pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin dapat berjalan lancar, transparan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di kawasan yang akan dilalui proyek tersebut. (pry)
