BERITA UTAMA

Cegah Penyalahgunaan untuk Tambang Emas Ilegal, Ditreskrimsus Polda Sumbar Perketat  Pengawasan Distribusi Solar Subsidi, Gelar Operasi Senyap ke Sejumlah SPBU

×

Cegah Penyalahgunaan untuk Tambang Emas Ilegal, Ditreskrimsus Polda Sumbar Perketat  Pengawasan Distribusi Solar Subsidi, Gelar Operasi Senyap ke Sejumlah SPBU

Sebarkan artikel ini
SIDAK— Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan memimpin sidak ke sejumlah SPBU untuk memastikan distribusi BBM Bersubsidi tepat sasaran.

PADANG, METRO—Direktorat Reserse Kri­minal Khusus (Ditres­krim­sus) Polda Sumbar bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Wiraswasta Na­sional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan Bahan Bakar Mi­nyak­ (BBM) bersubsidi jenis Solar.

Operasi senyap yang dilaksanakan selama tiga hari yang dimulai dari Ka­mis (20/5) hingga Sabtu (23/5), menyasar sejumlah  Sta­­siun Pengisian Bahan Ba­kar Umum (SPBU) yang dianggap rawan terjadi praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang disinya­lir diselewengkan untuk Penambangan Emas Tan­pa Izin (PETI).

Di sejumlah SPBU yang terdapat antrean panjang truk, Tim Satgas BBM Ilegal melakukan pemeriksaan terhadap barcode Pertamina dan data kendaraan yang melakukan pembelian Solar. Hasilnya, petugas menemukan se­jumlah truk yang telah dimodifikasi pada bagian tangki BBM. Tangki itu di­duga sengaja diperbesar untuk menampung BBM dalam jumlah lebih banyak.

Selain itu, dari Sidak ini ditemukan adanya kendaraan yang mempunyai lebih dari satu barcode dan memiliki tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) ganda untuk mengelabui petugas SPBU saat melakukan pengisian BBM subsidi berulang kali. Temuan ter­sebut langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Ditres­kri­msus Polda Sumbar.

Para pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran langsung dimintai keterangan di lokasi. Petugas juga memberikan memberikan peringatan dan arahan kepada pengawas SPBU untuk menjual Solar sesuai dengan aturan, agar praktik penyalahgunaan BBM subsidi tidak kembali dilakukan karena dapat merugikan masya­ra­kat dan negara.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan mengatakan, sidak ini akan terus dilakukan dengan pemilihan waktu yang diacak baik pagi, siang,­ sore maupun malam hari,bersama instansi terkait. Menurutnya, pengawasan intensif dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi yang memanfaatkan celah distribusi di lapangan.

“Langkah ini adalah bagian dari tugas kami untuk membantu pihak pemerintah maupun Pertamina Patra Niaga mencegah terjadinya kelangkaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan bahkan kalau kita lihat di Sumbar ini juga digunakan sebagai PETI,” kata Kombes Pol Andry, Minggu (24/5).

Baca Juga  17 Oknum Polisi Terbukti Lakukan Kekerasaan Terhadap Remaja Tawuran, Kapolda Pastikan akan Diproses Sidang Etik dan Dipidanakan, Kompolnas: Mereka Menyulut Rokok, Memukul, Menendang

Kombes Pol Andry me­ngatakan, sidak ini bagian dari kegiatan hulu sampai ke hilir nantinya. Mulai dari SPBU hingga nantinya akan dilakukan sidak di lokasi lokasi penambangan ilegal.  Dengan diputusnya mata rantai suplay BBM ke tambang ilegal tentunya berdampak terhadap tutupnya aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

“Kami dari Polda Sumbar sudah mendapat perintah dari pimpinan untuk zero terhadap seluruh penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun pertambangan ilegal. Nanti akan kita susun bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya, sehingga kita bisa menimalisir bahkan mencegah adanya pendistribusian BBM bersubdi ke PETI,” jelasnya.

Selain di Padang, Kombes Pol Andry mengatakan, pihaknya akan melakukan sidak SPBU di daerah lain, dan akan bersinambungan berkelanjutan.  Pihaknya juga meminta seluruh jajaran Reskrim di Polres-Polres untuk melakukan hal yang sama.

“Kemungkinan minggu depan kita kembali akan melakukan kegiatan ini di luar Padang. Saya sudah perintahkan kepada para kasat reskrim jajaran untuk juga melakukan kegiatan imbangan seperti ini di wilayah hukumnya masing-masing,” katanya.

Kepala Dinas ESDM Sumbar Sumbar, Helmi Heriyanto, mengatakan, sudah hampir sepuluh hari terjadi antrean di sejumlah SPBU. Dengan banyak an­trean di SPBU menandakan adanya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi.

“Kemarin kita sudah meminta kepada Pertamina Patra Niaga sales area Sumbar untuk menambah kouta BBM. Bapak Gubernur juga sudah bersurat kepada SAM untuk bisa menambah penyaluran harian yang biasanya rata rata 14.000 KL per hari, bisa disesuaikan. Yang penting antrean terurai dulu,” kata Helmy.

SBM Pertamina Retail Sumbar, Fariz Aceriza, mengucapkan terima kasih kepada Ditreskrimsus Polda Sumbat atas dukungannya yang telah melakukan  pengawasan di sejumlah SPBU di Padang bersama Dinas ESDM Sumbar. Langkah ini dapat mengantisipasi dan melakukan pencegahan terjadinya penya­lah­gunaan BBM bersubsidi yang ada di lapangan.

“Kami melihat adanya peningkatan demand yang cukup signifikan di bulan Mei ini dibandingkan dengan bulan April dan di bulan-bulan Januari, Februari, Maret sebelumnya di mana respon Pertamina sebelumnya dalam hal teknis distribusi dan operasional menambah pasokan,” kata Fariz.

Baca Juga  Butuh Uang, Pemuda Pengangguran jadi Pengedar Sabu, Ditangkap saat Tunggu Pembeli di Pinggir Jalan

“Kita menambah dua puluh persen penyaluran khususnya di BBM JBT, dan kemudian kita juga memastikan SPBU mengaktifkan marshalling, dan da­lam mengantisipasi penya­lah­gunaan BBM kita me­mas­tikan verifikasi QR co­de yang lebih spesifik lagi,” tambah Fariz.

Ia mengatakan, pihaknya akan menambah  operator untuk menambah kecepatan pelayanan, agar verifikasinya lebih tepat sesuai QR sesuai dengan Nopol.

“Adapun nanti untuk teknis detail lainnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirkrimsus dan Pak Kadis bahwa perlu ada sinergitas yang cukup baik antar semua sektor dan ini sudah dibangun dengan sangat baik,” katanya.

Dia juga mengatakan, ke depan pihaknya bersama sama dapat mengatasi permasalahan-perma­salahan BBM yang ada di la­pangan. Temuan penya­lah­gunaan BBM Bersubsidi ini, pihaknya akan me­la­­kukan pembinaan ke SPBU.

“Di tahun 2026 total ada sekitar empat belas SPBU yang tersebar di Sumbar dari Januari sampai dengan Mei, itu sudah kita lakukan pembinaan dari, dari mulai surat teguran hingga stop penyaluran JBT dan CBKB. Namun tidak hanya berhenti di sana, kita juga memberlakukan yang namanya apabila terdapat transaksi anomali ketidaksesuaian dalam penyaluran, kita blokir barcode-nya,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga berkolaborasi dengan Hiswana Migas untuk bisa memastikan seluruh SPBU-SPBU ini comply dalam hal pelayanan masyarakat.

“SPBU yang tidak di­be­rikan BBM bersisa tiga, karena beberapa diberikan relaksasi buka terlebih dahulu untuk mengurai seluruh peningkatan antrean,” tuturnya.

Terakhir Ketua Hiswana Migas Sumbar, Ridwan Hosen mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Sungar, Dinas ESDM Sumbar dan Pertamina Patra Niaga, yang bersinergi melakukan kegiatan ini.

“Kami bersyukur sekali dengan adanya sinergiras ini yang menghasilkan temuan bermanfaat untuk masyarakat Sumbar. Karena saya hampir setiap hari memberikan edukasi kepada teman teman, oknum oknum SPBU maupun pemilik SPBU,  agar mau menjalankan aturan yang berlaku. Sehingga bbm subsidi ini benar benar disalurkan untuk masyarakat yang berhak dan berguna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (rgr)