LIMAPULUH KOTA, METRO –Ratusan mahasiswa menyorot berbagai ketimpangan fasilitas infrastruktur yang ada di kota dan pedesaan. Ironi memang 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada akses jalan menuju sekolah yang penuh dengan lumpur dan buruk. Masih ada sekolah di desa-desa di Lima Puluh Kota yang belum ada listrik dan jaringan internet. “Kemana pemerintah daerah selama ini. Jalan berlumpur menuju sekolah di pedesaan, apakah Pemda akan membiarkan pendidikan dipedesaan tertinggal,” ungkap Presiden mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Arif Alhakim, dalam orasi aksi demo di hadapan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Abdrito Resha, di kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak, Kamis (7/5) pagi.
Mahasiswa menuntut ada perubahan, karena selama ini belum ada perubahan yang dilahirkan Pemerintah Daerah terutama dipedesaan, seperti Maek, Bukik Barisan, Gunung Omeh, Galuguah serta banyak daerah lain yang jauh dari ibu kota kabupaten yang seakan terbiarkan saja tanpa perhatian selama bertahun-tahun.
Mahasiswa juga mempertanyakan kenapa hanya wakil Bupati yang nampak, kemana Bupati Lima Puluh Kota. Karena, beberapa kali mahasiswa melakukan aksi damai tidak pernah tampak hadir, apakah bupati tidak mau mendengarkan aspirasi mahasiswa. Selama ini hanya kepala OPD saja yang tampak hadir. “Kami ingin dengar dari Wakil Bupati, dimana Bupati Lima Puluh Kota ?,” ungkap mahasiswa.
Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, secara tegas menjawab aspirasi mahasiswa di depan kantor Bupati Lima Puluh Kota, di Bukik Limau, Sarilamak, Harau, menyebut mulai saat ini jika tidak ada perubahan maka silakan gulingkan pemerintahan ini. “Persoalan internet itulah yang sedang diperjuangkan Bupati kita di Jakarta. Guru honorer diperjuangkan jadi PPPK. Jalan Maek, Galuguah, kita perjuangkan kepropinsi dan mana yang menjadi jalan kabupaten sudah kita anggarkan, kalau tidak ada perubahan silakan gulingkan pemerintahan ini,” tegas Wabub, Rito.
Dia menyebut, kondisi viral di media sosial terkait ada ujian TKA anak-anak sekolah disalah satu Bukit tidak jauh dari sekolah itu bukan karena tidak ada internet tetapi saat itu terjadi mati lampu. “Sehingga guru-guru kita hebat-hebat punya inisiatif untuk mencari jalan lain agar anak anak bisa ujian,” ungkap Rito.
Aksi damai yang berlangsung beberapa jam itu berakhir dengan enam poin tuntutan mahasiswa kepada Bupati Lima Puluh Kota, sebab masih banyak ketimpangan dan ketidak adilan terkait akses pendidikan di Lima Puluh Kota. Mahasiswa juga tidak ingin janji janji manis politik. Enam tuntutan mahasiswa seperti.
Mendesak Pemda segera lakukan pendataan akses jalan menuju sekolah, wajib lakukan perbaikan jalan tidak layak 6 bulan setelah tuntutan di tandatangani, kedua, Evaluasi dan cek lansung ketersediaan internet, kursi , meja khusus pelosok, jamin 6 bulan setelah tuntutan di TTD, ketiga Perbaikan dan pemerataan distribusi listrik di sekolah pelosok khususnya dan beberapa tuntutan lainnya terkait pendidikan di Lima Puluh Kota. Aksi damai dalam rangka hari pendidikan nasional itu berjalan damai dalam pengawalan ketat Polisi dari Polres Lima Puluh Kota, Pol PP, hingga masa aksi membubarkan diri menuju kampus. (uus)
