PADANG, METRO–Yul Akhiari Sastra selaku Kuasa hukum Ilham Maulana yang merupakan tersangka kasus dugaan peyelewengan dana pokok pikiran (pokir), mempertanakan perubahan pasal yang disangkakan kepada kliennya tersebut lewat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilayangkan oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Padang.
Yul Akhiari Sastra yang dihubungi Selasa (17/5) malam mengungkapkan, SPDP terkait dengan penaikan status kliennya yang merupakan wakil ketua DPRD Kota Padang menjadi tersangka, telah dilayangkan pada tanggal 9 Mei 2022 yang lalu.
“Setelah sejak bulan Juli 2021 saat SPDP pertama dikeluarkan, klien saya ini disangkakan dugaan pasal 8 UU Tipikor junto pasal 55 KUHP, dimana klien saya ini diduga turut serta di dalam dugaan penggelapan dalam jabatan,”ujar Yul Akhiari Sastra.
Namun, setelah sekian lama berlalu, kemudian pada tanggal 9 Mei 2022 yang lalu dalam SPDP yang diterbitkan, pasal yang disangkakan itu berubah, dimana sekarang pasal yang disangkakan itu adalah pasal 12 huruf e UU Tipikor junto pasal 8 dengan dugaan pemerasan dan penggelapan.
“Hal ini cukup menarik bagi saya karena jarang sekali orang sesudah melakukan pemerasan juga melakukan penggelapan. Namun, kita serahkan semuanya kepada pihak Kepolisian karena wewenangnya ada pada mereka. Terhadap klien sendiri, kita sudah sampaikan bahwa kita akan tetap kooperatif, akan melakukan proses polisional ini sebaik-baik mungkin,” ungkapnya.
Dijelaskan oleh Yul Akhiari Sastra, dalam SPDP yang diterbitkan tersebut, pihak penyidik melayangkan surat pemanggilan kepada Ilham Maulana untuk datang melakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Mei 2022.
“Memang pada tanggal 17 Mei kemaren direncanakan klien kami dipanggil, namun dikarenakan ada kegiatan kunjungan kerja sebagai anggota DPRD ke luar kota. Sebelumnya pada tanggal 13 Mei, kami sudah melayangkan surat penundaan pemeriksaan kepada penyidik. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik menyampaikan surat itu untuk melakukan penundaan dan melakukan penjadwalan ulang,” sebutnya.
Diungkapkannya, ia bersama kliennya juga sudah sepakat dan meminta jadwal ulang untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak penyidik, kemudian pada saat itulah pihaknya sepakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Maulana.
“Rencananya, tanggal 27 Mei mendatang ada jadwal kosong dari klien kami. Kita akan koordinasikan apakah bisa tanggal itu atau ada jadwal lain dari penyidik,”ucapnya.
Ditegaskan oleh Yul Akhiari Sastra, terhadap status tersangka dan adanya perubahan pasal yang disangkakan terhadap kliennya, ia akan melakukan kajian lebih lanjut, dan berkemungkinan juga kita akan melakukan langkah-langkah hukum.
“Yang jelas kita tidak akan lari dari tanggungjawab, akan kooperatif, bertanggungjawab, dan langkah-langkah hukum berikutnya kita akan berkoordinasi dengan tim dan juga mungkin dengan pihak-pihak lain. Sehingga langkah-langkah kita ini tidak gegabah, tidak merugikan kepada Irham Maulana sendiri,”pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kasatreskrim Polresta Padang Kompol Dedy Adriansyah Putra saat dikonfirmasi, Selasa (17/5) mengatakan, penetapan tersangka terhadap Irham Maulana itu sendiri telah dilakukan sejak 3 hari yang lalu.
“Itu setelah kita melakukan gelar perkara dan sebelumnya juga telah meminta keterangan lebih dari 100 orang saksi beserta barang bukti yang cukup untuk selanjutnya menetapkan Irham Maulana menjadi tersangka,” kata Dedy.
Terkait pemanggilan tersebut turut dibenarkan oleh Dedy yang mengatakan bahwa yang bersangkutan memang telah dilakukan panggilan oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Padang.
“Namun yang bersangkutan melayangkan surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan tersebut dikarenakan ada kegiatan di luar kota,”sebut Dedy.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dana Pokir yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana ini ditangani Polresta Padang setelah mendapatkan laporan masyarakat pada April 2021.
Laporan menyebutkan bahwa adanya dugaan penyelewengan dana Pokir sehingga dilakukan penyelidikan. Dana pokir yang dicairkan pada 2020 itu menjadi persoalan karena besaran yang diterima oleh warga tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya.
Disebutkan kalau penerima diberikan uang Rp1,5 juta, namun beberapa di antaranya diminta untuk mengembalikan sebesar Rp500 ribu. Karena itu, penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Padang kemudian memanggil beberapa pihak termasuk Ilham Maulana untuk memproses serta mengklarifikasi laporan dugaan korupsi dana pokir itu. (rom)
