AGAM, METRO— Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam terus diperluas. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memberi perhatian pada perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Pemerintah Kabupaten Agam dengan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, bersama Yayasan Pulih. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Agam, Senin (10/8).
Bupati Agam, Benni Warlis, mengatakan daerahnya masih berada dalam fase pemulihan setelah bencana. Sejumlah sarana infrastruktur yang terdampak, termasuk jalan dan jembatan, mulai diperbaiki, namun masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan.
Menurutnya, pembangunan hunian tetap (huntap), persoalan lahan hingga pemulihan layanan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat masih menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah daerah.
“Sekarang kita berada dalam masa pemulihan. Ada masyarakat yang masih berada di huntara, ada yang sudah menerima DTH dan ada pula yang masih berada di kawasan terdampak bencana,” ujar Benni Warlis.
Ia menegaskan, proses pemulihan tidak dapat hanya diukur dari seberapa cepat infrastruktur kembali berdiri. Kondisi sosial masyarakat, pemulihan psikologis korban, serta kebutuhan kelompok rentan juga harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana.
Atas dasar itu, Pemkab Agam menyambut positif dukungan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih yang ikut mendorong pemulihan masyarakat terdampak. Kolaborasi lintas lembaga dinilai dapat memperkuat penanganan agar tidak hanya menyasar kebutuhan fisik, tetapi juga persoalan sosial dan perlindungan masyarakat.
Benni juga menilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Agam dapat menjadi kekuatan dalam proses pemulihan. Salah satu nilai yang dapat dikembangkan adalah konsep “Bangkik dari Surau”, yang menempatkan surau tidak sekadar sebagai tempat beribadah, melainkan juga sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter dan interaksi sosial masyarakat.
“Dengan bencana ini, kami sangat mendukung upaya pemulihan yang dilakukan bersama, dengan melibatkan tiga tali sapilin, yaitu niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, serta bundo kanduang sebagai ibu bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, proses pemulihan diharapkan dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan dan tidak meninggalkan kelompok yang berada dalam kondisi rentan.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, mengapresiasi Pemkab Agam yang membuka ruang dialog mengenai langkah pemulihan pascabencana. Ia menilai setiap bencana harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih kuat.
Kemen PPPA, kata Desy, ikut mengambil bagian dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya dari sisi sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan keterlibatan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
“Dilihat dari timeline, September sampai akhir Desember harus tuntas dalam konteks PPRT,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Kemen PPPA juga menggandeng sejumlah mitra pembangunan. Salah satunya Yayasan Pulih yang memiliki pengalaman dalam pendampingan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Desy berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperlancar program tersebut. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Istania DF Iskandar, mengatakan lembaganya turut berkomitmen mendukung pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendampingan tersebut dilakukan baik ketika terjadi bencana, pascakonflik maupun dalam situasi normal.
“Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu hal yang kami diskusikan, karena kekerasan dapat terjadi dalam konteks bencana maupun pascabencana,” jelasnya.
Saat ini, Yayasan Pulih menjalankan kegiatan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Agam, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pelaksanaan program tersebut didukung tenaga pendamping yang bekerja langsung di lapangan.
Sebelumnya, Yayasan Pulih juga telah menjalankan program pemulihan psikososial selama kurang lebih enam bulan bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari dukungan yang kini turut diarahkan ke Kabupaten Agam.
Bupati Agam menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih yang menjadikan Kabupaten Agam sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program pemulihan. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan pascabencana.
Ia berharap kolaborasi lintas pihak mampu mempercepat pemulihan masyarakat secara menyeluruh. Pemulihan tersebut mencakup pembangunan fisik, kondisi sosial dan psikologis masyarakat, hingga penguatan perlindungan bagi kelompok rentan.
Audiensi tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan Pemkab Agam untuk membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih kuat, termasuk ketika masyarakat menghadapi situasi darurat maupun masa pemulihan pascabencana.
Melalui sinergi pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan serta unsur masyarakat, pemulihan di Kabupaten Agam diharapkan berlangsung secara inklusif. Tidak hanya memulihkan apa yang rusak akibat bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, terlindungi dan memiliki ketahanan yang lebih baik. (pry)
