KURANJI, METRO —Dampak banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 lalu mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Tim Satgas melakukan audiensi sekaligus peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, Selasa (11/8).
Usai menggelar pertemuan di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, rombongan bergerak meninjau kawasan rawan banjir di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, meliputi Lapau Munggu RT 01/RW 06 dan Guo RT 03/RW 06, serta kawasan By Pass Air Pacah di Kecamatan Koto Tangah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa banjir kali ini merupakan kejadian kedua setelah bencana serupa melanda pada November 2025 lalu. Kondisi tersebut mendorong Pemko Padang memperbarui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar mencakup seluruh titik rawan secara komprehensif.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly Amran di sela-sela peninjauan.
Fadly mengungkapkan, total anggaran yang diusulkan Pemko Padang dalam dokumen R3P mencapai Rp955,771 miliar. Usulan prioritas tersebut mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
“Selain itu, juga pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji. Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat,” tambah Wali Kota.
Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, mengapresiasi respons cepat Pemko Padang dalam penanganan darurat maupun penyiapan dokumen rekonstruksi. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, ia membenarkan bahwa ancaman banjir berulang di Kota Padang membutuhkan penanganan teknis yang mendalam serta dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” kata Brigjen Pol Yopie.
Ia memastikan seluruh hasil evaluasi dan data lapangan akan segera dilaporkan kepada jajaran pimpinan pusat untuk ditindaklanjuti secara cepat.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tutur Yopie.
Kunjungan lapangan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Padang, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. (oza)
