PAYAKUMBUH, METRO–Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan. Penguatan kapasitas wakil kepala daerah juga dianggap penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman usai mengikuti Bimbingan Teknis Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) di Planet Holiday Hotel and Residence, Batam, Kamis (23/7) lalu. Kegiatan itu diikuti wakil kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Elzadaswarman mengatakan bimtek memberikan penguatan kapasitas mengenai tata kelola pemerintahan, advokasi kebijakan, dan kolaborasi antarpemerintah. Menurutnya, bekal tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan kapasitas terkait tata kelola pemerintahan, advokasi kebijakan, serta strategi membangun kolaborasi yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Elzadaswarman.
Ia menambahkan forum tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan inovasi antardaerah. Pengalaman itu akan menjadi referensi dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Payakumbuh. “Bekal yang kami peroleh akan kami implementasikan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Kota Payakumbuh agar semakin efektif, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.\
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai peran wakil kepala daerah semakin strategis menghadapi tantangan pembangunan. Ia mengatakan tata kelola pemerintahan daerah perlu terus disempurnakan setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi. “Substansi yang kita bahas bukan sekadar kedudukan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana desain kelembagaan pemerintahan daerah pasca dua dekade desentralisasi mampu bekerja lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan,” ujar Dede Yusuf.
Elzadaswarman berharap hasil bimtek dapat memperkuat sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, kolaborasi yang erat akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (uus)
