JAKARTA, METRO—Pemerintah memberikan keleluasaan bagi Pondok Pesantren (Ponpes) dan sekolah berbasis keagamaan berasrama untuk membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.
Ketentuan itu berlaku untuk ponpes dan sekolah berasrama yang memiliki minimal 1.000 santri atau siswa. Namun, dapur MBG itu harus sesuai standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan itu untuk mempermudah layanan bagi lembaga pendidikan berasrama dengan jumlah penghuni besar. Kebijakan ini untuk efisiensi pelayanan bagi ponpes dan sekolah berasrama.
“Gitu, kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah gitu memudahkan,” kata Zulkifli Hasan saat rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Kamis (6/8).
Menurut dia, kebijakan itu berlaku pada pesantren atau sekolah berasrama dengan kapasitas besar sehingga lebih efisien jika menyiapkan makanan dari dapur sendiri. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban logistik dari luar.
“Mereka bisa buat dapur di tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya Sertifikasi Laik Higine Santitasi (SLHS). Itu rapat kami tadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akan melakukan pengecekan terhadap kesiapan pondok pesantren yang ingin membangun dapur MBG.
“Nah kemudian termasuk yang pondok pesantren kami juga cek, dicek seperti apa gitu,” kata Sudaryono.
Mantan Wakil menteri pertanian (wamentan) itu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat membantu proses pembangunan atau pengoperasian dapur MBG. Sebab, seluruh proses dilakukan secara transparan dan berbasis sistem.
“Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semua,” tegasnya. (jpg)
