Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan Provinsi Sumbar memiliki potensi bencana yang komplit. Di laut ada ancaman tsunami. Di darat ada pula ancaman gempa, banjir dan angin puting beliung serta tanah longsor.
“Banyak yang mengatakan daerah kita bagus, apalagi potensi wisatanya, sangat indah. Tapi, ancaman bencananya juga tinggi,” ujar Mahyeldi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Paccabencana (Jitu Pasna) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar Angkatan VIII di Kota Padang, Rabu malam (29/9).
Dengan potensi bencana ini, lanjut Mahyeldi, sangat diperlukan kesiapsiagaan masyarakat menghadapinya. Masyarakat perlu dibimbing dan dilatih agar selalu siaga saat terjadi bencana di daerahnya. “Memang di balik kesusahan itu ada manfaatnya. Tapi yakinlah, semua itu ada dampak positifnya. Untuk itulah diperlukan adanya bimtek ini,” ujar Mahyeldi.
Ditambahkan Mahyeldi, pengkajian kebutuhan pascabencana ini sangat diperlukan, agar dengan cepat bisa diketahui apa yang dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana. Sehingga bisa dilakukan langkah terbaik dalam penanganan. “Apalagi bagi kalangan jurnalis, bimtek ini sangat diperlukan. Sehingga apa yang diberitakan dapat ditangani dengan cepat dan tepat oleh khususnya oleh BPBD selaku instansi yang bertugas menangani bencana,” ungkap Mahyeldi.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman selaku paitia pelaksana menyampaikan, bimtek ini guna memberikan gambaran dalam penghitungan kebutuhan pascabencana.
“Karena itu, diperlukan relawan baik kalangan jurnalis maupun masyarakat di kelurahan dan desa untuk dibimbing agar bisa melakukan penghitungan pascabencana di lapangan,” ungkap Ehman Rahman dalam laporannya.
Ditambahkan, Bimtek Jitu Pasna BPBD Sumbar selama tiga hari ini, menghadirkan narasumber dari Pusdiklat BNPB dan praktisi kebencanaan. “Acara ini berlangsung dengan protokol ketat. Alhamdulillah, dari hasil rapid antigen sebelum acara dimulai, semua peserta dinyatakan negatif Covid-19,” terang Erman.
Acara juga diikuti peserta dari kalangan jurnalis dan kelompok siaga bencana, perangkat nagari, desa dan lurah dari kabupaten dan kota.
Kepala Bidang (Kabid) Rehab Rekon BPBD Provinsi Sumbar, Suryadi Eviontri menyatakan, Bimtek Jitu Pasna Angkatan VIII diikuti sebanyak 114 orang. Mereka merupakan orang-orang yang terpanggil untuk tugas kemanusiaan. “Kita yang hadir dalam mengikuti Bimtek Jitu Pasna ini merupakan orang-orang yang terpanggil untuk tugas kemanusiaan, dalam upaya mengkaji kebutuhan masyarakat kebutuhan pascabencana,” ujar pria yang akrab disapa Bang Os ini.
Karena itu, Suryadi berharap, semua peserta, baik dari kalangan jurnalis maupun dari perwakilan masyarakat, untuk dapat mengikuti bimtek ini dengan baik. Sehingga dapat memahami berbagai teori dan kajian kebutuhan pascabencana.
“Semoga, apa yang kita pelajari dalam bimtek ini, dapat kita praktekkan saat terjadi bencana apa saja, agar penanganan kebutuhan korban bisa dapat dilakukan dengan cepat,” ujarnya.
BPBD Provinsi Sumbar, telah melaksanakan Bimtek Jitu Pasna terhadap aparatur desa, lurah, nagari, jurnalis, tagana dan relawan sejak 2016 lalu.
“Pemerintah terendah yakni desa lurah dan nagari memiliki fungsi penanggulangan bencana. Hingga sekarang Jitu Pasna telah menyentuh seluruh pihak. Sudah angkatan ke-47. Tahun 2021 ini peserta Bimtek Jitu Pasna capai 920 orang. Jitu Pasna bukan tim evakuasi. Tapi terkait sumber data bencana,” tegasnya.
Suryadi menambahkan, Jitu Pasna sangat penting. Karena jangan sampai aparatur negara yang ditunjuk sebagai PPK dan KPA mengurus korban bencana, tetapi justru terseret ke ranah hukum. Hal ini terjadi karena tidak adanya keakurasian data dimulai dari awal terjadinya bencana.
“Banyak yang terseret ke ranah hukum terkait data yang tidak akurat dan tumpah tindih. Begitulah beratnnya ancaman terhadap tenaga fasilitator dan petugas lainnya di lapangan dalam menghimpun data. Mereka diancam oleh masyarakat dan pejabat untuk memasukan data korban bencana,” ungkapnya.
Karena itu, pengkajian data kebutuhan pascabencana harus tersimpan dengan baik agar dapat mengelola bencana dengan baik. “Dengan adanya Jitu Pasna mereka tahu siapa yang layak dapat bantuan,” ungkapnya. Bimtek Jitu Pasna guna mendukung proses rehab-rekon terkait pelaksanaan dan prosedur menghitung kerugian dan kerusakan dampak bencana alam bagi aparatur di daerah. (**)