Menjawab pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Padangpanjang, Wali Kota Fadly Amran menjelaskan, dengan rinci Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Jawaban ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah di Gedung DPRD, Rabu (22/9).
Wako Fadly menyampaikan, berkaitan dengan anggaran dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 yang ditanyakan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Pemko telah mengalokasikan anggaran sembako untuk masyarakat yang positif Covid-19 guna membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.
Terkait pelaksanaan kegiatan pada perubahan APBD 2021, Fadly menyampaikan, pada umumnya kegiatan yang dilakukan hanyalah penyesuaian-penyesuaian belanja yang bersifat rutin. Tidak ada penambahan kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang.
Dijelaskan, juga mengenai surat edaran Mendagri dan Menkeu RI tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD TA 2021 dalam pendanaan penanganan Covid-19 dan dampaknya. “Terkait hal ini telah ditindaklanjuti dan disesuaikan pada perubahan APBD 2021 ini, yaitu dengan melakukan realokasi anggaran yang bersumber dari sisa dana bantuan operasional kesehatan dan DID tahun sebelumnya yang terdapat pada silpa untuk mendanai kegiatan dalam penanganan Covid-19 baik penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman social,” sebut Fadly.
Sementara itu, terkait dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah di masa pandemi, Fadly menyebutkan, bidang pendapatan pada BPKD akan memasuki tahapan penindakan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH), yang merupakan bagian dari langkah strategis dimana sebelumnya telah dilakukan sosialisasi edukasi dan persuasif.
“Mengenai pemulihan ekonomi dan kesehatan, Pemko telah melakukan beberapa upaya. Di antaranya, optimalisasi pemberian bantuan, penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM, pemberian insentif pajak dan retribusi bagi UMKM, serta digitalisasi dalam bidang usaha,” jelas Fadly.
Fadly menjelaskan, berkaitan dengan penurunan PAD pada perubahan APBD, target yang disusun telah mempertimbangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam semester pertama 2021. “Terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan deviden dari Bank Nagari, dilakukan penyesuaian dari target yang semula ditetapkan dengan realisasi penerimaan deviden tahun 2021 yang telah diterima Pemko,” sebut Fadly, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Golkar.
Sementara itu, terkait besaran penyerapan anggaran yang disampaikan Fraksi PAN, Fadly menyampaikan, bahwa per 30 Agustus 2021, dari total belanja pada APBD sebesar Rp 593.899.743.536 telah terserap sebesar Rp 294.095.692.736,69 atau 49,52 persen dari total belanja yang direncanakan. “Mudah-mudahan sampai akhir tahun, serapan anggaran tersebut dapat direalisasikan secara maksimal,” kata Fadly.
Selanjutnya, dalam menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya untuk menaikan gaji THL, Fadly menyebutkan, gaji THL saat ini sudah cukup layak dan telah melebihi dari standar yang ditetapkan dalam PP No 33/2020. “Kebijakan yang kami laksanakan pada dasarnya merupakan kebijakan yang dapat dilaksanakan secara nyata. Seperti pembayaran PBB online, pemakaian point of sale (POS) pada hotel dan restoran, e-Retribusi serta pembayaran masuk objek wisata secara non tunai,” papar Fadly, berkaitan dengan Pemandangan Umum Fraksi Gerindra-PKS.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Drs Asrul menyampaikan, jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi terhadap tiga Ranperda Kota Padangpadang 2021 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan, pembangunan kepemudaan serta penyertaan modal daerah ke dalam modal PT BPD Sumbar.
Wawako Asrul menyebutkan, Ranperda cadangan pangan untuk mewujudkan penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan pembelian pangan pokok yang dihasilkan masyarakat.
Sementara itu, untuk menunjang fungsi kepemudaan dalam membentuk pemuda yang berdikari, bisa berkolaborasi dan bersatu, Asrul menyampaikan, strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kota adalah dengan melaksanakan tiga pilar utama, yaitu penyadaran kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan potensi kepemudaan.
“Diharapkan melalui tiga pilar utama pelayanan kepemudaan ini, dapat tercipta pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan,” terang Asrul.
Sementara terkait dengan penyertaan modal ke dalam modal Bank Nagari, Asrul menyampaikan, secara total, deviden yang sudah diterima Pemerintah Kota Padangpanjang selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp 61,009.000.000. Jumlah ini sudah melampaui jumlah penyertaan modal yang telah disertakan Pemko kepada Bank Nagari. “Seluruh deviden yang diterima telah digunakan sebagai salah satu sumber PAD dalam membiayai APBD Kota Padang Panjang setiap tahunnya,” ungkap Asrul.
Ditambahkan, dengan dilakukannya penambahan modal kepada Bank Nagari, secara langsung akan menambah kemampuan Bank Nagari dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat terutama bagi UMKM. Hal ini tentunya akan mendorong pemulihan ekonomi khususnya UMKM setelah terperosok dilanda pandemi Covid-19.
“Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal dipastikan akan mempengaruhi porsi kepemilikan saham Bank Nagari oleh Pemerintah Daerah. Namun untuk mempertahankan persentase kepemilikan 2,8 persen, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Di mana untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan penambahan penyertaan modal yang berkelanjutan oleh Pemko,” papar Asrul.
Semoga dengan disahkannya Ranperda Penyertaan Modal ini nantinya, tambah Asrul, akan semakin mempermudah usaha Pemko dalam mencapai persentase kepemilikan yang diinginkan.
Optimalkan Peran Pemuda dari Segala Sisi
Sebelumnya Fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Walikota Padangpanjang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangpanjang tahun 2021.
Fraksi Gerindra-PKS meminta pemerintah daerah mengoptimalisasi peran pemuda dari segala sisi. Sudah seharusnya pemerintah daerah berkolaborasi dengan unsur kepemudaan yang ada di setiap kelurahan, kecamatan serta kota. Baik itu dari segi ekonomi kreatif, pembangunan daerah dan lain-lain. Karena pemuda adalah gambaran Kota Padangpanjang dimasa mendatang, seperti salah satunya Karang Taruna. Sehingga nantinya kolaborasi ini dapat menghasilkan pemuda-pemuda kreatif, visioner dan tanpa meninggalkan isi dada yaitu iman dan taqwa. (rmd)