DPRD Padangpanjang Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, 5 Fraksi Sampaikan Pendapat Akhir

PADANGPANJANG, METRO–Setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan yang intensif, DPRD Kota Padangpanjang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penda­patan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan ini dilaku­kan dalam Rapat Paripur­na yang digelar pada Sab­tu(14/6). Sebelum disetujui Ranperda menjadi Perda tersebut, DPRD menggelar sidang paripurna penyam­paian pendapat akhir dari 5 fraksi. Yakni, Fraksi PAN diwakili Yandra Yane, Frak­si Gerindra oleh Yudha Prasetya, Fraksi NasDem oleh Robi Zamora, serta Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa oleh Herman Datuak Batuah menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pe­laksanaan APBD.

Paripurna diawali de­ngan penyampaian penda­pat akhir Fraksi PAN yang disampaikan oleh Yandra Yane, menjelaskan bahwa dalam meningkatkan Pen­dapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan kajian-ka­jian terhadap potensi baru dengan cara mensiner­gikan seluruh OPD yang terlibat.

Menurut Yandra Yane, Pemerintah Daerah juga harus melakukan evaluasi dan rasionalisasi secara berkala terhadap objek ret­ribusi dan sewa yang ada terhadap peningkatan PAD serta melakukan pen­da­taan terhadap seluruh aset daerah yang dimiliki. Ke­mudian, hasil penda­taan disertai doku­men­nya agar disampaikan kepada DPRD Kota Pa­dang­pan­jang.

“Dokumen ini juga kami butuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pe­nganggarkan dalam pelak­sa­naan kegiatan pengelo­laan aset yang dimiliki Pemko Padangpanjang”, sebut politisi PAN itu.

Sementara pendapat akhir Fraksi Gerindra di­samp­aikan oleh Yudha Pra­setia mengoreksi terkait pelayanan di Rumah Sakit Daerah dan pelayanan kesehatan lainnya.

Kondisi saat ini, dite­mukan kurang terawatnya sarana maupun sarana, politisi partai Gerinda Yu­dha meminta agar segera dilakukan tindakan serta upaya strategis. Pelaya­nan di tingkat kelurahan dan kecamatan hingga OPD pun juga perlu men­jadi perhatian serius.

Terkait proyek pendis­trian kota Padangpanjang, Fraksi Gerindra menyorot banyaknya titik penger/jaan yang selalu berma­salah dan tidak sesuai de­ngan mekanisme yang ada.

“kami berharap ada perbaikan perencanaan yang mengutamakan kebu­tuhan masyarakat dan efi­siensi penggunaan ang­garan yang tepat guna,” ujar Yudha.

Selanjutnya, pendapat akhir Fraksi Demokrat Kar­ya Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Her­man, meminta Pemerintah Daerah agar betul-betul serius dalam pemanfaatan asset dan anggaran secara optimal. Pemetaan serta evaluasi program perlu dilakukan dalam penggu­naan anggaran yang tidak efektif dan efisien.

Menyikapi tentang pe­la­ya­nan di RSUD Padang­panjang Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa meminta inovasi dan du­ku­ngan dari aparatur RSUD sendiri sehingga menum­buhkan keyakinan untuk berobat ke RSUD.

Menyorot angka stunting yang selalu berfluk­tuasi, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa meminta Pemda untuk mem­berikan edukasi ke­pada orang tua dengan pola asuh yang benar.

Isu lainnya seperti per­masalahan dalam melaku­kan verifikasi data DTSEN, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa me­minta kepada Lurah, TKSK, Pendamping atau pihak terkait agar betul- betul mengawal proses verifi­kasi sehingga sesuai de­ngan kondisi lapangan dan tidak merugikan war­ga masyarakat yang ber­hak untuk masuk DTSEN.

Terkait dengan per­soa­lan SMPB SLTA, Peme­rin­tah Daerah diminta untuk ber­ko­munikasi dan ber­koor­dinasi dengan Dinas Pendi­dikan Provinsi Suma­tera Barat mengingat ada­nya perubahan kuota un­tuk jalur domisili mau­pun jalur lain.

Terakhir, Robi Zamora, ST mewakili Fraksi Nasdem menyampaikan Pemerin­tah Daerah harus memi­kirkan terobosan baru dari tiap-tiap OPD dan PERUS­DA melihat fenomena yang terjadi di Indonesia dan bahkan di Kota Padang Panjang hampir setiap ta­hun ribuan mahasiswa yang lulus, namun lapa­ngan pekerjaan terbatas. Selain itu, Fraksi NasDem kembali meminta

Pemerintah Daerah un­tuk segera melakukan per­baikan terhadap fasilitas-fasilitas pendukung di Pa­sar Bukit Surungan seperti tempat parkir pengunjung, ke­lancaran bongkar muat, pelayanan persampahan, perbaikan jalan lokasi, toilet dan se­bagainya.

OPD juga diminta men­ciptakan inovasi-inovasi baru agar Kota Padang­panjang tidak hanya men­jadi kota persinggahan tetapi menjadi kota tujuan dengan berbagai daya Ta­rik dari segi Pendidikan, Wisata dan Kuliner.

“Pemerintah harus se­pe­nuhnya bisa menjawab kebutuhan Masyarakat sa­at ini sehingga keberadaan pemerintah lebih dira­sa­kan serta dekat dihati Ma­syarakat” ucap Ketua Frak­si Nasdem tersebut.

Dalam pendapat akhir fraksi, beberapa fraksi me­nekankan pentingnya pe­ningkatan kualitas layanan publik, terutama di sektor kesehatan. DPRD mene­gaskan Pemko agar me­mas­tikan pelayanan di ru­mah sakit dan puskesmas tetap prima, cepat, dan tanggap. Tidak boleh ada lagi keluhan dari masya­rakat terkait bu­ruknya pe­la­yanan maupun kondisi sa­rana dan prasa­rana kes­ehatan yang tidak memadai.

Fraksi-fraksi juga men­dorong Pemko untuk lebih inovatif dalam memba­ngun daya tarik kota. Pa­dangpanjang dinilai tidak boleh hanya menjadi kota persinggahan, melainkan harus bisa menjelma men­jadi kota tujuan berbasis pendidikan, wisata, dan kuliner.

Pemerintah Kota di­minta serius menggali po­ten­si lokal, memperbaiki in­frastruktur, serta mencip­ta­kan solusi konkret terha­dap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah upaya pe­ningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD me­nilai penting bagi Pemko untuk memaksimalkan se­lu­ruh potensi pendapatan daerah dengan mengop­timalkan kinerja OPD dan melakukan kajian men­dalam terhadap potensi baru yang bisa digarap demi memperkuat keman­dirian fiskal daerah.

DPRD juga mendesak pemerintah daerah ke de­pannya, perencanaan pem­bangunan lebih berorientasi pada kebutuhan nyata ma­syarakat dan pe­nggunaan anggaran yang efisien ser­ta tepat sasaran.

Wako Hendri Arnis da­lam sambutannya me­nyam­­paikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD atas proses pembahasan Ran­perda yang berjalan de­ngan kritis, konstruktif, dan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan, selu­ruh masukan dan koreksi dari DPRD akan menjadi pedoman dan peringatan serius bagi Pemko dalam menjalankan roda peme­rintahan ke depan.

“Pemko akan menin­dak­lanjuti semua catatan dan rekomendasi DPRD dengan kerja nyata. Kami tidak ingin sekadar hadir sebagai pelaksana angga­ran, tapi sebagai pelayan masyarakat yang benar-benar menjawab kebutu­han riil warga Padang Pan­jang. Setiap rupiah dalam APBD harus berdampak langsung pada peningka­tan kesejah­te­raan dan ke­majuan kota ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga me­ne­kankan komitmen Pemko dalam menegakkan prinsip transparansi, akun­tabilitas, dan efisiensi anggaran.

Ia juga berkomitmen untuk menindaklanjuti selu­ruh masukan dan reko­men­dasi yang disampai­kan frak­si-fraksi demi pe­nyeleng­garaan pemerin­tahan yang lebih baik dan berpihak kepada ma­sy­a­rakat.

Rapat kemudian dilan­jutkan dengan penan­data­nganan persetujuan bersa­ma antara DPRD dan Pe­me­rintah Kota, yang dila­kukan Ketua DPRD Imbral, Wakil Ketua, Mardiansyah dan Nurafni Fitri serta dari pihak eksekutif oleh Wali Kota, Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota, Allex Saputra. (rmd)