TANAHDATAR, METRO—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar akhirnya menuntaskan pembangunan jembatan bailey yang menghubungkan akses jalan Setangkai-Tanjung Ampalu, perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Sijunjung,
Terlihat di lokasi jembatan, Selasa (28/7) dua alat berat melakukan penguatan tebing jembatan. Terlihat juga batu-batu bronjong sudah terpasang di bagian kedua ujung tebing samping jembatan lama. Batu bronjong tersebut nantinya menjadi pondasi untuk jembatan bailey nantinya.
Sementara jembatan bailey yang sudah terpasang di atas sungai Batang Tampo, untuk sementara waktu dipasang di atas jembatan permanen lama yang sudah rusak. Sehingga jembatan bailey tersebut sudah bisa difungsikan.
Arus kendaraan kini kembali ramai melintasi jembatan bailey tersebut. Bus penumpang, truk ekspedisi, pengangkut bahan kebutuhan pelaku UMKM, truk pengangkut karet, mobil pikap bermuatan barang hingga kendaraan roda dua silih berganti melintas. Sejumlah pelajar juga tampak kembali menggunakan jalur tersebut saat pulang sekolah.
Pembangunan jembatan bailey yang dibiayai dana transfer ke daerah (TKD) itu, dilakukan karena jembatan yang telah berdiri sejak zaman Belanda itu rusak parah 21 Mei 2026, akibat banjir bandang yang terjadi sejak 12 Mei 2026 lalu.
Hanya butuh waktu empat hari memasang jembatan bailey itu sejak dimulai 6 hingga 9 Juli 2026. Ini berkat instruksi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy yang mendorong percepatan realisasi dana TKD pascabencana.
Terhubungnya jembatan tersebut, berdampak cukup besar bagi ekonomi masyarakat. Pasalnya, terputusnya akses jembatan tersebut melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga.
Putusnya jembatan membuat masyarakat harus memutar sejauh 19 hingga 20 kilometer dengan waktu tempuh sekitar satu jam melalui jalur Kumani-Tanjung Bonai Aua- Koto Panjang-Tigo Jangko-Pangian Lintau.
Dampak lainnya terganggunya aktivitas pelajar dan mahasiswa asal Sijunjung yang menempuh pendidikan di Tanah Datar. Mereka terpaksa menempuh perjalanan berkali lipat lebih jauh dibanding biasanya.
Selain itu, para petani, pedagang, pelaku UMKM hingga pelaku usaha lainnya juga ikut terdampak. Terputusnya jembatan berdampak distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok menjadi terhambat, sehingga roda perekonomian masyarakat lumpuh.
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumbar, Mitra Hengki, mengatakan, pembangunan jembatan bailey dilakukan sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana.
Total anggaran pembangunan jembatan bailey beserta pemasangannya mencapai Rp4,9 miliar. “Pembangunan ini tindak lanjut dari atensi Gubernur Mahyeldi Ansharullah, dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy yang ingin mempercepat pemanfaatan dana TKD untuk penanganan bencana di Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pekerjaan yang paling memakan waktu justru berada pada pembangunan struktur penopang jembatan. Pembuatan pondasi tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp800 juta dan dikerjakan secara swakelola, sedangkan konstruksi jembatan bailey menelan anggaran sekitar Rp4 miliar.
“Perakitan jembatan kami mulai 6 Juli, kemudian tiga hari setelahnya atau 9 Juli sudah bisa dilalui masyarakat. Yang paling lama pengerjaannya adalah pembuatan tapak jembatan,” katanya.
Mitra Hengki menambahkan jembatan ini panjangnya 42 meter dan lebarnya 4,2 meter. Jembatan bailey dibangun untuk mengembalikan fungsi akses transportasi secepat mungkin, sembari menunggu pembangunan jembatan permanen.
Ia menyebutkan, pembangunan jembatan permanen diperkirakan membutuhkan anggaran Rp25 miliar.
“Meski bersifat sementara, jembatan bailey ini memiliki ketahanan cukup lama. Bahkan bisa digunakan bertahun-tahun dengan kemampuan menahan beban kendaraan hingga 25 sampai 30 ton,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengerjaan cepat jembatan ini bentuk komitmen Pemprov Sumbar menjemput dan menindaklajuti aspirasi masyarakat ke bawah, terkhusus yang bersifat urgen. “Ini bukti Pemprov Sumbar selalu ada dan bergerak cepat untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Nagari Taluk, Pendi Aswil, mengatakan, putusnya jembatan membuat masyarakat benar-benar terisolasi selama satu setengah bulan. Seluruh aktivitas harus dialihkan melalui jalur memutar ruas jalan kewenangan Pemprov Sumbar.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan hidup dari sektor perkebunan, terutama komoditas karet. Selain itu terdapat peternak ayam petelur yang selama akses terputus kesulitan mendistribusikan hasil panen ke daerah tujuan.
“Selama akses terputus, perekonomian masyarakat lumpuh total. Banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena tidak ada aktivitas ekonomi. Sekarang setelah jembatan bailey dibangun, masyarakat mulai kembali membuka usahanya. Dengan begini ekonomi masyarakat kembali bergerak,” ujar Pendi.
Ia mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang cepat merespons keluhan masyarakat dengan membangun kembali akses penghubung tersebut.
Ucapan syukur juga datang dari warga sekitar, Reila Islamiah (26). Pemilik warung itu mengaku kini kembali membuka usahanya setelah akses jalan kembali normal.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada lagi uang yang berputar setiap hari dari hasil jualan kami. Kami sangat berterima kasih karena jembatan ini membuat masyarakat kembali bisa beraktivitas seperti biasa,” katanya.
Pelaku usaha lainnya, pemilik rumah makan Elok Basamo, It (60) kini juga sudah membuka rumah makan miliknya.
“Kami juga sudah buka kembali sejak jembatan kembali beroperasi. Biasanya sopir-sopir truk yang biasa makan disini,”pungkasnya.
Ia berterima kasih kepada Pemprov Sumbar dalam hal ini Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy karena sudah cepat membuka akses ini.
“Masyarakat sangat bersyukur dan terbantu sekali karena sidah bisa membuka usaha lagi,”pungkasnya. (AD.ADPSB)
