JAKARTA, METRO–Polarisasi yang menjadi dampak buruk penggunaan politik identitas pada Pemilu 2019 sudah sepatutnya dicegah agar tak semakin parah. Korps Bhayangkara pun mengantisipasinya sejak jauh-jauh hari. Salah satunya membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah pemanfaatan politik identitas.
Satgas tersebut akan memberikan edukasi, sosialisasi, dan literasi untuk kampanye yang bermartabat. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, satgas gabungan itu dibentuk bersama KPU, Bawaslu, dan partai politik. Tugasnya mencegah penggunaan politik identitas dan aksi provokasi.
Agar masyarakat bisa menjaga persatuan, toleransi, etika, dan moderasi agama, ungkapnya, Rabu (15/6).
Untuk memperkuat inisiatif tersebut, akan dilakukan focus group discussion (FGD) bersama elemen masyarakat. Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pegiat media sosial juga dilibatkan. Untuk menjaga kebinekaan, tuturnya.
Yang tak kalah penting, Polri bakal kembali mengaktifkan patroli siber. Peran utamanya adalah memberikan peringatan terhadap pihak yang menyebar konten provokasi. Sementara itu, penegakan hukum dilakukan dengan metode ultimum remedium. Pidana akan jadi jalan terakhir, ujarnya.
Menjelang Pilpres 2024, Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata. Operasi tersebut dilaksanakan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga polsek, dan bekerja sama dengan TNI. Tujuannya, menjaga keamanan selama berlangsungnya Pilpres 2024. Polri akan bersinergi dengan TNI, penyelenggara pemilu, dan stakeholder, ucapnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya persiapan pengamanan Pilpres 2024 lebih awal. Sebab, Pilpres 2024 jauh lebih kompleks dari pemilu dan pilpres sebelumnya. Pilpres 2024 akan menggabungkan pilpres dan pilkada. Karena itu, Korps Bhayangkara terus menyiapkan pengamanan meski waktunya masih panjang. (jpg)