BUKITTINGGI, METRO–Dosen Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Heru Pramana Putra, S.IP,.M.IP, menyampaikan dukungan terhadap implementasi program Asta Cita yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto sebagai kerangka strategis dalam mewujudkan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya merupakan dokumen perencanaan, melainkan juga representasi komitmen politik yang harus direalisasikan secara konkret, terukur, dan konsisten sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Dalam konteks tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang konstruktif dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, akademisi, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, guna memastikan bahwa setiap agenda yang termuat dalam Asta Cita dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan,” ungkap Heru.
Dijelaskan Heru, dukungan kolektif ini menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran serta keberhasilan program hingga akhir masa kepemimpinan, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan publik yang dijalankan.
“Selain itu, saya juga mendukung upaya reformasi institusional di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Heru.
Heru mengatakan, reformasi Polri menjadi penting dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu menjawab dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (public service oriented).
“Sebagai institusi penegak hukum, Polri diharapkan tetap berpegang pada prinsip mission-oriented, yaitu menjalankan tugas dengan fokus pada pencapaian tujuan utama organisasi, yakni memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan proporsional,” tutur dia.
Dikatakan Heru, kehadiran Polri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjamin rasa aman, keadilan, dan ketertiban sosial. Ke depan, Polri diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kualitas kelembagaan yang ditandai dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek pelaksanaan tugas.
“Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” ujar dia.
Sebagai bagian dari komunitas akademik, Heru memandang bahwa dukungan terhadap kebijakan strategis nasional dan reformasi kelembagaan harus disertai dengan sikap kritis, konstruktif, dan berbasis pada kajian ilmiah. “Oleh karena itu, kontribusi akademisi tidak hanya sebatas pada dukungan normatif, tetapi juga dalam bentuk pemikiran, penelitian, serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas implementasi program dan reformasi yang sedang dijalankan,” tutupnya. (rgr)
