PDG.PARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman, John Kenedy Azis, memimpin rapat koordinasi (rakor) Pemerintah Daerah yang diikuti jajaran perangkat daerah, kemarin. Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala bagian.
Rapat yang digelar usai pelantikan Pj Sekda itu membahas sejumlah agenda strategis, antara lain pemantapan rencana kerja OPD, peningkatan disiplin aparatur, pelaksanaan work from home (WFH), respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta tindak lanjut kunjungan Menteri Pertanian.
Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis menegaskan pentingnya pelaksanaan program yang terukur dan inovatif di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun rencana kerja yang tepat serta melakukan evaluasi secara berkala.
“Dalam situasi saat ini, kita dituntut bekerja lebih optimal dengan inovasi yang nyata. Apalagi pascabencana hidrometeorologi, kita harus segera bangkit dan memulihkan kondisi daerah,” ujarnya.
Bupati juga menginstruksikan OPD untuk menyikapi kenaikan harga BBM dengan melakukan penghematan operasional, khususnya penggunaan kendaraan dinas, serta mewaspadai potensi inflasi. Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap tumbuh di tengah tekanan ekonomi.
Lebih lanjut, ia meminta Dinas Pertanian bersama OPD terkait mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Pengawasan terhadap penyaluran bantuan dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani juga harus dilakukan secara langsung di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Padangpariaman yang dinilai Kementerian Pertanian sebagai terbaik kedua dalam progres rehabilitasi lahan terdampak bencana.
Sementara itu, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menekankan pentingnya perangkat daerah merespons isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat melalui program kerja yang konkret.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan WFH tidak disalahartikan sebagai tambahan waktu libur bagi aparatur sipil negara (ASN). “WFH harus diatur dengan baik dan diawasi secara ketat agar tetap produktif,” tambahnya. Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Pj Sekda Hendra Aswara. (efa)
