JAKARTA, METRO— Pemerintah didorong untuk menggunakan sistem Coretax milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pendataan penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, penggunaan Coretax akan membuat penyaluran bansos minim potensi kesalahan data.
Coretax, ujarnya, bisa dioptimalkan untuk mencatat data pendapatan, pengeluaran, hingga profil aset seluruh masyarakat Indonesia.
dari situ, pemerintah bisa lebih mudah menentukan siapa yang berhak mendapatkan bansos secara akurat.
Menurut Wahyudi, metode pengukuran kemiskinan dan pendataan penerima bansos saat ini masih mengandalkan estimasi serta pemodelan statistik yang rentan kekeliruan di lapangan.
Di sisi lain, Coretax dapat dimanfaatkan untuk mencatat seluruh proyeksi aset masyarakat Indonesia.
“Idealnya di negara lain, aplikasi semacam Coretax tidak hanya diisi oleh pembayar pajak, tetapi harus diisi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena bantuan sosial itu adalah kontrak politik,” ujar Media dalam dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, dikutip Minggu (13/9).
Warga yang pendapatan atau asetnya berada di bawah garis kemiskinan cukup melaporkan kondisi keuangannya ke dalam sistem Coretax, sehingga negara dapat langsung mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan.
Sementara itu, bagi masyarakat yang perekonomianya sudah membaik maka sistem secara otomatis akan menyesuaikan statusnya menjadi pembayar pajak.
“Jadi kalau seandainya pendapatan dan aset saya di bawah garis kemiskinan, saya isi Coretax, saya otomatis teridentifikasi miskin, negara otomatis mengirimkan saya uang. That’s what we call tax benefit,” ujarnya.
Media mengatakan, data pendapatan yang akurat menjadi salah satu faktor penting agar pemerintah tidak keliru dalam membaca kondisi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, data pendapatan yang akurat menjadi salah satu faktor penting agar pemerintah tidak keliru dalam membaca kondisi kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut, sistem statistik tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat apabila data dasar yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Metodologi yang digunakan, Proxy Means Testing (PMT), itu memang sudah best practice di banyak negara, Kolombia, Filipina. Tapi atraksi statistiknya terlalu berbahaya menurut saya. Menggunakan database yang rentan dengan garbage in, garbage out,” ungkapnya. (jpg)
