DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (9/3/2026), di ruang rapat utama Gedung DPRD Kota Padang, Komplek Perkantoran Aie Pacah. Laporan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang mewakili Wali Kota Padang Fadly Amran.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Turut hadir Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemerintah Kota Padang, serta undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Wawako Maigus Nasir memaparkan sejumlah capaian pembangunan sepanjang 2025, terutama pada sektor pembangunan manusia. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang dari 84,38 pada tahun 2024 menjadi 84,93 pada 2025, dan menjadikan Kota Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sumbar, melampaui rata-rata provinsi yang berada di angka 77,27 serta target nasional sebesar 75,90.
Di sektor kesehatan, pemerintah kota juga mencatat penurunan angka stunting. Angkanya turun dari 24,2 persen pada 2023 menjadi 20,6 persen pada 2024. Sementara data terbaru untuk tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari pemerintah pusat.
Selain itu, perhatian terhadap kelompok penyandang disabilitas juga terus diperkuat. Tercatat sekitar 2.888 penyandang disabilitas di Kota Padang mendapatkan dukungan melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas serta berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah kota melaksanakan pembangunan jalan kota sepanjang 11 kilometer, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 42,56 kilometer, serta pembangunan sistem drainase sepanjang 2,59 kilometer.
Upaya peningkatan layanan transportasi publik juga terus dilakukan melalui pengembangan layanan Trans Padang guna mendukung mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada 2025 tercatat sebesar 3,69 persen. Pemerintah kota juga melakukan revitalisasi sejumlah pasar tradisional, termasuk Pasar Raya Padang dan beberapa pasar satelit, guna menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
Pemerintah Kota Padang juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi digital. Di antaranya melalui aplikasi SIRANCAK untuk layanan administrasi kependudukan secara daring serta Padang Kiniko yang menjadi kanal pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik.
Selain itu, layanan kedaruratan juga dioptimalkan melalui Padang Command Center (PCC) yang berfungsi merespons laporan masyarakat secara cepat dan terintegrasi.
Dalam laporan tersebut, Maigus Nasir juga memaparkan realisasi keuangan daerah selama 2025. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp2,85 triliun atau sekitar 99,15 persen dari target Rp2,87 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah dari total anggaran Rp3,04 triliun mencapai Rp2,82 triliun atau sekitar 92,78 persen.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan bahwa LKPJ yang telah disampaikan pemerintah daerah akan segera dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus (Pansus) DPRD.
“LKPJ yang telah disampaikan oleh Wakil Wali Kota akan dibahas oleh Pansus DPRD. Nantinya Pansus akan melakukan rapat dengan OPD terkait serta melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi laporan tersebut,” kata Muharlion.
Ia menambahkan, jika ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, Pansus DPRD akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah sebelum LKPJ tersebut ditetapkan.
Muharlion juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami di DPRD tentu akan terus memberikan dukungan agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang,” ujarnya.
Dengan berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025, Pemerintah Kota Padang berharap berbagai program yang telah dijalankan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang inklusif, pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta pelayanan publik yang semakin optimal. (***)
