Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Nagari Bayang Utara, Kejari Pessel Periksa Sejumlah Pemilik Toko Bangunan

PESSEL METRO— Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan terus melakukan pendalaman kasus dugaan dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2021 hingga 2023 di Nagari Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari Ba­yang Utara.

Dalam proses penyelidikan ini, penyidik berupaya mengumpulkan bukti – bukti, termasuk memanggil beberapa orang saksi mulai dari warga penerima bantuan, aparatur nagari hingga pemilik toko bangunan untuk dimintai keterangan

Pada tanggal 14 Mei 2024 lalu, penyidik Kejari Pesisir Selatan telah turun ke kantor Wali Nagari Pancung Taba, guna mengumpulkan bukti dam memintak keterangan dari warga penerima manfaat bantuan jamban umum, serta program RTLH. Puluhan warga penerima bantuan, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh pihak nagari telah dimintai keterangan.

Sebelumnya, ahlul Zikri pada berita sebelumnya, menyampaikan bahwa beberapa kegiatan nagari tidak sesuai dengan prosedur dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Salah satunya, pengadaan jambanisasi dari Dana De­sa yang dilaksanakan selama tiga tahun.

Menurut data, tahun 2022 digunakan anggaran sebesar Rp 23 juta dan tahun 2023 sebesar Rp 42 juta, dengan satu unit jamban bernilai R p4,5 juta.

“Sebanyak 15 jamban dibangun selama tiga ta­hun, namun bantuan disalurkan dalam bentuk ba­rang, bukan uang. Parahnya, tidak ada bukti serah terima resmi antara penerima bantuan dan pihak nagari,” jelas Ahlul.

Selain itu, Ahlul meng­kritik kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2023 dengan anggaran Rp 152 juta. Dari dana tersebut, hanya bibit cabai, baju lapangan, nasi bungkus, dan uang Rp 25 ribu yang diberikan kepada 168 penerima, dengan realisasi sekitar Rp 85 juta.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal bantuan tampang bawang tahun 2021 yang tidak jelas daftar penerimanya karena Surat Keputusan (SK) tidak pernah diberikan oleh Wali Nagari. Dalam program pengendalian hama tanaman, dana sebesar Rp87 juta juga dipertanyakan penggunaannya. “Kami dari Bamus sudah mencoba mengajak musyawarah, namun pihak nagari tidak menanggapi,” tegasnya.

Menurut data, tahun 2022 digunakan anggaran sebesar Rp 23 juta dan tahun 2023 sebesar Rp 42 juta, dengan satu unit jamban bernilai R p4,5 juta.

“Sebanyak 15 jamban dibangun selama tiga ta­hun, namun bantuan disalurkan dalam bentuk ba­rang, bukan uang. Parahnya, tidak ada bukti serah terima resmi antara penerima bantuan dan pihak nagari,” jelas Ahlul.

Terpisah, Kasi Intiljen Kejari Pessel Dede Mauladi, didampingi Kasi Pidsus Kejari Pessel, dikonfirmasi POSMETRO, mengatakan, penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Bamus Nagari Pancung Taba, Ahlul Zikri, mengenai dugaan pen­ya­lah­gunaan Dana Desa, khususnya pada pengadaan jamban dan program RTLH.

“Penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk aparatur nagari, untuk mencocokkan data penerima bantuan yang diserahkan oleh pihak wali nagari,” ujar Dede.

Selain itu, kata Dede, guna memastikan serta mencari bukti – bukti baru lainya dalam dugaan per­kara tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun 2021-2023, Jaksa juga memanggil beberapa orang pemilik toko bangunan.

“Kami memanggil pemilik bangunan yang menjadi tempat pembelian bahan-bahan bangunan dan  program RTLH.Dan dari keterangan sementara, jak­sa telah mendapatkan bukti dari keterangan para saksi tersebut, “ ujarnya.

Lebih lanjut, hingga sampai saat ini pihaknya terus mendalami pemeriksaan ini. (Rio)