JAKARTA, METRO–Anggota Komisi II DPR RI Hugua sangat menyesalkan langkah sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang mulai memberhentikan para tenaga honorer. Konon, berbagai alasan digunakan pemda untuk menyingkirkan honorer K2 dan non-K2 tenaga teknis administrasi. “Kepala daerah janganlah menggunakan alasan anggaran untuk memberhentikan honorer teknis administrasi,” kata Hugua kepada JPNN.com, Selasa (4/1).
Mantan Bupati Wakatobi dua periode itu menilai jika alasan anggaran yang digunakan untuk menyingkirkan honorer, itu sangat riskan. Sebab, Hugua tahu selama ini sebagian besar honorer digaji sangat tidak layak, bahkan lebih rendah dari tukang becak.
Hugua menyebut honorer tidak digaji mahal. Mereka juga legawa ketika cuma diberi seragam dinas lantaran berharap suatu saat diangkat PNS.
Persoalannya, kata Hugua, para honorer kini sudah terjebak karena status PNS yang diharapkan tidak ada lagi dan mereka digiring ke PPPK. “Apa para kepala daerah tidak punya hati nurani melihat kondisi tersebut. Usia honorer menua seiring dengan masa pengabdiannya. Jadi, jangan pemda main PHK saja,” kritiknya.
Hugua menyebut jika pemda keberatan mengangkat para honorer Itu menjadi ASN PNS maupun PPPK, dia menyarankan kepala daerah memberikan gaji yang layak.
Dia meyakini tidak semua orang yang akan tahan bertahun-tahun menjadi honorer dengan gaji Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu per bulan. “Daripada membangun infrastruktur, tetapi banyak pengangguran lebih baik tidak membangun. Kepala daerah harus kreatif seperti gubernur Sulawesi Tenggara,” ucapnya.
Gubernur Sultra, kata politikus PDIP itu, bisa menaikkan gaji honorer teknis administrasi. Kebijakan itu diambil karena melihat belum ada kebijakan PPPK untuk teknis administrasi.
“Gubernur Sultra memilih memberikan subsidi kepada honorer K2 dan non-K2 sebagai salah satu cara menyelamatkan kelompok masyarakat miskin rentan,” ucap Hugua. (esy/fat/jpnn)
