Wawako Solok Sampaikan KUA-PPAS Perubahan 2021, Alokasi Pusat ke Daerah Kurang Rp18,25 M

SOLOK, METRO–Wakil Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2021. Dalam persentasi KUA/ PPAS perubahan yang disampaikanya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, perumusan pe­nyu­sunan perubahan AP­BD harus didahului dengan penyusunan kebijakan u­mum perubahan APBD ser­ta Prioritas dan Plafon anggaran perubahan AP­BD.

Pada kesempatan itu Rahmadhani mengatakan, pemerintah daerah me­nyampaikan kepada de­wan secara resmi KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 untuk dibahas dan akan disepakati bersama.

Kebijakan umum dan prioritas dan palafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2021 lanjutnya disusun untuk me­ngakomodir perkembang­an yang terjadi dalam ta­hun anggaran berjalan. Dan menurut Peraturan Pemerintah (Perda) No.12 /2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran yang dipedomani dalam pe­nyu­sunan APBD.

“Perubahan ini dise­babkan karena adanya pandemi corona virus di­sea­se (Covid-19) yang melanda dunia,termasuk Indonesia sejak bulan maret 2020 sampai dengan se­karang, menyebabkan ti­dak dapat berjalannya pro­gram dan kegiatan sebagaimana yang direnca­nakan,” tambah Rama­dha­ni.

Alokasi pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dalam APBD menurutnya tidak memungkinkan sepenuhnya dicapai tahun ini. Karena beberapa bulan sebelumnya aktivitas masyarakat dan pemerintah sangat dibatasi.

Di samping itu dalam penanganan Covid-19 Pemerintah Kota (Pemko) Solok telah melakukan pe­ngalihan (refocussing) ang­garan untuk penanganan Covid-19. Sampai pada bulan Mei 2021 telah dilakukan tiga kali perubahan Peraturan Walikota (Perwako) tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2021 ini guna menampung kebutuhan penanganan Covid-19.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI No.17 /2021 tentang Pengelolaan transfer ke dae­rah dan dana desa tahun 2021 dalam mendukung penanganan pandemi Co­vid-19, maka terdapat pe­ngu­rangan alokasi da­na transfer pemerintah pusat ke Kota Solok sebesar le­bih kurang Rp18,25 miliar.

Pengurangan alokasi dana transfer ke Kota Solok ini mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian belanja di masing-ma­sing perangkat daerah. “ Semoga pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 ini nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai da­lam rencana. Mudah-mu­dahan hasil pembahasan tersebut dapat disepakati dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama an­tara pemerintah daerah dan DPRD,” harap Rama­dhani. (vko)