AGAM, METRO— Masyarakat Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, menyampaikan berbagai keluhan terkait dampak bencana alam yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu kepada Bupati Agam Benni Warlis. Meski sejumlah upaya penanganan telah dilakukan, warga menilai masih banyak infrastruktur penting yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius.
Aspirasi masyarakat itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Agam Erdinal saat mendampingi Bupati Agam dalam kegiatan Safari Ramadan di Masjid Nurul Rahman Sini Air, Nagari Malalak Selatan, Senin (9/3).
Dalam kesempatan tersebut, Erdinal menjelaskan bahwa Kecamatan Malalak merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana. Menurutnya, meskipun kebutuhan dasar masyarakat mulai terpenuhi dan akses warga sudah kembali terbuka, masih banyak infrastruktur yang rusak dan perlu segera diperbaiki.
Ia menyebutkan, sejumlah fasilitas vital seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi hingga lahan pertanian masih belum pulih sepenuhnya. Kondisi tersebut sangat memengaruhi aktivitas serta perekonomian masyarakat setempat.
“Terutama jalan dan jembatan yang sangat vital untuk aktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Belum lagi jaringan irigasi yang kini tidak lagi mampu mengaliri air ke sawah,” ujarnya.
Erdinal juga menjelaskan bahwa kerusakan pada jaringan irigasi berdampak langsung pada sektor pertanian. Banyak petani yang kini kesulitan mengolah sawah mereka karena tidak lagi mendapatkan pasokan air yang memadai.
“Kami berharap kerusakan di Malalak menjadi prioritas dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), agar kondisi sulit yang dialami masyarakat bisa segera berlalu,” harapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Agam Benni Warlis mengatakan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan yang paling mendesak.
Ia menjelaskan, selain usulan yang telah dimasukkan dalam program Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), pemerintah pusat juga berencana mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang sebelumnya sempat direncanakan mengalami pemotongan.
“Dana ini dikhususkan untuk tambahan penanganan bencana dan tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan lain. Jika keluar dari ketentuan, tentu kita bisa menyalahi aturan,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu solusi dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
“Tentu kita membutuhkan data yang akurat, agar ketika dananya cair pelaksanaan di lapangan bisa segera dieksekusi,” katanya.
Pada kesempatan itu, Tim Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Agam juga menyalurkan bantuan kepada Masjid Nurul Rahman. Bantuan tersebut berupa dana sebesar Rp20 juta, 50 helai kain sarung, serta tambahan bantuan uang tunai dari Bank Nagari dan Perdatin Sumbar untuk mendukung operasional dapur umum bagi masyarakat setempat. (pry)
