AGAM, METRO— Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap penyampaian pandangan umum fraksi. Sejumlah persoalan strategis, mulai dari defisit anggaran, pemulihan pascabencana hingga pembangunan infrastruktur, menjadi sorotan DPRD Agam.
Pandangan umum fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Agam di Aula Utama DPRD Agam, Lubuk Basung, Jumat (18/9). Rapat dipimpin Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc., M.A., dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi, yang mewakili Bupati Agam.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli, asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Agam, pimpinan BUMD serta sejumlah undangan lainnya.
Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan sebelumnya.
Salah satu sorotan utama datang dari Fraksi PKS. Melalui Fauzi, fraksi tersebut menyoroti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,36 triliun dan belanja daerah yang mencapai Rp1,70 triliun.
Dengan komposisi tersebut, terdapat estimasi defisit sekitar Rp329,4 miliar. Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai strategi konkret pemerintah daerah dalam menutup defisit tanpa memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal daerah.
Selain persoalan defisit, PKS juga mempertanyakan langkah antisipasi apabila terjadi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Keberlanjutan program R3P, efektivitas anggaran penanganan pascabencana, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kejelasan status peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu turut menjadi perhatian.
Fraksi PAN menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain peningkatan PAD, PAN mendorong efisiensi belanja operasi serta meminta kepastian alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pascabencana. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan, penataan pasar tradisional serta penguatan kelembagaan nagari secara merata juga menjadi catatan fraksi tersebut.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Nesi Harmita meminta agar kebijakan APBD 2027 memberikan porsi perhatian yang kuat terhadap pemulihan pascabencana. Perbaikan infrastruktur jalan, termasuk percepatan pembangunan ruas Tiku-Sasak, menjadi salah satu agenda yang disoroti.
Gerindra juga mendorong penguatan mitigasi bencana berbasis teknologi melalui penerapan early warning system. Penataan kawasan Ibu Kota Lubuk Basung, efisiensi penggunaan kendaraan dinas, perbaikan sarana publik seperti Kantor Camat Tanjung Mutiara, serta percepatan dokumen DOB Agam Tuo dan pemekaran nagari turut masuk dalam pandangan fraksi.
Fraksi Golkar yang disampaikan Epi Suardi menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal daerah di tengah dominannya belanja operasi dan belanja pegawai. Fraksi tersebut meminta penjelasan lebih rinci terkait kriteria penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Golkar juga menyoroti transparansi penyaluran bantuan keuangan nagari, strategi pemulihan pertumbuhan ekonomi, penanganan infrastruktur jalan dan irigasi. Selain itu, fraksi mengusulkan penyesuaian bantuan keuangan bagi partai politik sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan politik.
Fraksi PPP melalui Fiki Ananda mempertanyakan faktor utama yang mendorong kenaikan target PAD. Fraksi tersebut meminta agar peningkatan pendapatan daerah tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
Sejumlah persoalan lain turut disoroti PPP, di antaranya strategi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, alokasi anggaran Universal Health Coverage (UHC), pemulihan sektor pertanian akibat kerusakan Bendungan Batang Bawan, percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap), peningkatan kualitas air minum PDAM serta kenaikan insentif bagi guru TPA/MDA.
Berikutnya, Fraksi NasDem yang disampaikan Zelman mendorong penguatan sinkronisasi antara kebijakan APBD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemkab juga didorong lebih mandiri dan proaktif dalam mengajukan proposal program strategis kepada kementerian maupun pemerintah pusat.
NasDem turut memberikan perhatian terhadap kondisi jalan dan sejumlah infrastruktur yang dinilai mendesak di berbagai wilayah. Di antaranya Kecamatan Lubuk Basung, IV Nagari, Kamang Magek dan Tilatang Kamang.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Jondra Marjaya mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2026. Fraksi tersebut sekaligus mendorong efisiensi anggaran serta penguatan fasilitas pendidikan.
Demokrat juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap UMKM melalui bantuan dan pendampingan, peningkatan jaring perlindungan sosial serta keterbukaan dalam tata kelola keuangan daerah. Pengelolaan anggaran dinilai perlu dilakukan secara partisipatif dan berkeadilan.
Beragam catatan yang disampaikan tujuh fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Pemkab Agam dalam tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027. Seluruh pandangan fraksi akan ditindaklanjuti melalui rapat jawaban bupati serta pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran DPRD Agam.
Tahapan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperdalam substansi rancangan anggaran sekaligus menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi masyarakat Kabupaten Agam pada 2027. (pry)
