BUKITTINGGI, METRO–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menerima audiensi dari Ikatan Kekeluargaan Angkutan Bermotor (IKABE) yang menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi para sopir angkutan kota (angkot). Pertemuan tersebut digelar di ruang sidang DPRD Bukittinggi, Kamis (7/5).
Dalam audiensi itu, Ketua Badan Pengawas IKABE, Afdhal Dt. Sampono Sati, memaparkan sejumlah kendala yang dirasakan anggotanya di lapangan. Salah satu isu utama yang disorot adalah ketidakjelasan jalur trayek angkot yang dinilai sudah perlu diperbarui.
Selain itu, IKABE juga menyoroti maraknya angkutan desa yang masuk dan beroperasi di wilayah Kota Bukittinggi. Kondisi ini dinilai memperketat persaingan, di tengah menurunnya jumlah penumpang angkot.
Tak hanya itu, kehadiran ojek online turut disebut berdampak terhadap pendapatan sopir angkot. IKABE juga mempertanyakan legalitas operasional kendaraan wisata seperti odong-odong yang dinilai ikut mengambil pangsa penumpang di jalur angkutan umum.
“Sekarang sopir angkot semakin sulit mendapatkan penumpang. Banyak angkot desa yang masuk ke kota sehingga persaingan semakin berat. Ditambah lagi odong-odong yang juga beroperasi di jalur angkutan. Kami berharap ada kejelasan aturan dan kebijakan dari Dinas Perhubungan untuk seluruh moda transportasi agar dapat berjalan tertib tanpa merugikan pihak lain,” ujar Afdhal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan IKABE dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Kami di DPRD telah menerima aspirasi dari IKABE. Persoalan yang disampaikan itu tentu akan kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan Bukittinggi. Harapannya, ini bisa segera ditindaklanjuti agar transportasi umum di Kota Bukittinggi berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun,” ungkap Syaiful.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Elza Aulia, menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan IKABE sebenarnya telah dibahas sebelumnya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Agam.
Ia menyebut, terkait angkutan desa, pihaknya telah meminta agar kendaraan yang masuk ke wilayah Bukittinggi tidak mengambil penumpang dalam kota, melainkan hanya menurunkan penumpang.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Dishub Agam agar angdes yang masuk ke Bukittinggi, kalau bisa hanya melintas dan menurunkan penumpang, tanpa mengambil penumpang di dalam kota,” jelas Elza.
Untuk persoalan trayek angkot, Elza menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian dan evaluasi sebagai dasar penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan (RUJTP).
Sedangkan terkait operasional odong-odong, menurutnya kendaraan tersebut bukan termasuk angkutan umum dan hanya diperbolehkan beroperasi di kawasan tertentu seperti objek wisata.
“Dinas Perhubungan Bukittinggi akan segera menindaklanjuti persoalan trayek dengan berkoordinasi bersama Organda. Untuk odong-odong, penanganannya tidak hanya di Dishub, tetapi juga melibatkan stakeholder lain. Begitu juga dengan ojek online, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pihak operator maupun pengelola,” tambahnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi komprehensif terhadap persoalan transportasi di Kota Bukittinggi, sehingga tercipta sistem yang tertib, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku transportasi. (pry)
