Oleh: Reviandi
PRABOWO Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi didaftarkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (25/10/2023). Kini, keduanya akan menyandang status calon Presiden dan calon wakil Presiden (Capres-Cawapres) RI 2024. Pastinya setelah KPU melakukan serangkaian verifikasi dan pengecekan keduanya.
Sebelum pendaftaran Prabowo-Gibran, sebuah isu mengalir kencang tak terbendung. Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal yang sama sebagai Menteri. Meski akhirnya, pagi jelang berangkat ke Sumatra Barat (Sumbar) Jokowi ternyata melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Isu AHY menjadi Mentan ini terus mengalir liar sampai kepada Kabinet Indonesia Bersatu yang lain. Karena, Demokrat adalah partai oposisi yang tak tergabung dengan pemerintahan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakhiri masa jabatannya 20 Oktober 2014 lalu. Sejak itu, tak ada lagi tokoh-tokoh Demokrat yang menjadi Menteri atau pejabat setingkat. Andai AHY jadi Menteri sontak membuat beragam spekulasi.
Meski belum menduduki kursi Menteri, nama AHY santer diisukan akan menggantikan salah satu Menteri yang partainya tidak mendukung Prabowo-Gibran. Karena, hari ini, Jokowi sudah dipastikan tidak turut serta dalam memenangkan jagoan yang diusung PDIP berkoalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Jokowi disebut akan melepas status kader PDIP-nya untuk mendukung anak kandungnya Gibran yang menjadi Cawapres Prabowo. Gibran kabarnya juga akan dipecat PDIP.
Diketahui, Prabowo-Gibran didukung sejumlah partai pemerintah seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat yang selama ini oposisi. Ada juga partai nonparlemen seperti Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Prima.
Nah, jika akhirnya partai-partai yang tak lagi mendukung apa yang didukung Jokowi masih menempatkan kadernya sebagai Menteri, tentu akan membuat ketidakharmonisan dalam kabinet. Begitu juga dengan Menteri yang menjadi peserta Pilpres tapi tak sejalan dengan Jokowi. Seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopohukam) Mahfud MD yang telah resmi jadi Cawapres Ganjar Prabowo.
Meski Mahfud mengaku sesuai aturan dia cukup hanya cuti sementara atau saat kampanye, tapi posisinya yang strategis tentu tak seaman itu. Karena itu sekarang muncul nama Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai pengganti Mahfud. Karena keduanya merupakan orang yang dikenal paham hukum, utamanya tata negara. Meski akhirnya isu ini juga turut mereda dengan dilantiknya Andi Amran sebagai Mentan.
Tidak itu saja, di media sosial dan media lainnya juga beredar, Presiden Jokowi akan mengganti Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Penggantinya adalah mantan Kasad Jenderal Dudung. Karena jabatan Kasad sendiri telah dilepas Dudung kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto, usai dilantik Joko Widodo, di Istana Negara, Rabu pagi.