PADANG, METRO– Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Barat (Sumbar) hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren positif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumbar, Tarmizi mengungkapkan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp4,93 triliun atau tumbuh 19,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp18,22 triliun atau meningkat 22,38 persen secara tahunan.
“Realisasi pendapatan tersebut telah mencapai 50,89 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp9,69 triliun,” ungkap Tarmizi saat konferensi pers bertajuk “apbnkita” di Aula Kantor Wilayah Kementrian Keuanga Provinsi Sumbar, Jumat (31/7).
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Suryana, Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumbar dan Kepulauan Riau, Jose Arif Lukito dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin.
Tarmizi menambahkan, di sisi lain, Belanja Negara telah terealisasi 50,95 persen dari pagu sebesar Rp35,76 triliun.
Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan APBN di Sumbar berjalan sesuai target semester pertama tahun anggaran 2026.
Dari sisi perekonomian, Sumbarmencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026.
Meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,61 persen, sejumlah sektor usaha menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Terutama penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77 persen, jasa lainnya 9,10 persen, serta jasa keuangan 7,94 persen.
Secara triwulanan, ekonomi Sumbar juga tumbuh 3,15 persen, lebih baik dibandingkan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi 0,77 persen.
Pendapatan negara di Sumbar terangnya, masih didominasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp3,92 triliun atau 79,4 persen dari total pendapatan.
“Penerimaan pajak dalam negeri terealisasi sebesar Rp2,26 triliun, sedangkan penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,65 triliun atau telah melampaui target,” ucapnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp1,01 triliun, didorong peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp772,79 miliar.
Pada sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp6,02 triliun atau 37,37 persen dari pagu.
Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3,65 triliun, diikuti belanja barang sebesar Rp1,75 triliun dan belanja modal Rp635,10 miliar.
Selain itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) terus dilakukan melalui enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Sumbar.
Di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, Sumbar mencatat inflasi tahunan sebesar 4,7 persen pada Juni 2026, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
Secara bulanan, inflasi Sumbar juga mencapai 0,50 persen, sedikit di atas angka nasional yang sebesar 0,44 persen.
Pemerintah menegaskan kebijakan fiskal tahun 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Fokus kebijakan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mendukung kesejahteraan di daerah.(rel/fan)
