AGAM, METRO—Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Bupati Agam, Selasa (4/8).
Rakor yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, tersebut diikuti pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam arahannya, Yusharto menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi nasional sekaligus memperkuat implementasi program strategis pemerintah, termasuk percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui penyempurnaan regulasi BSPS.
Pemerintah Kabupaten Agam pada kesempatan itu dipimpin Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Syatria, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam, Donfri Edward, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kabupaten Agam hingga saat ini masih terkendali. Bahkan, dalam satu bulan terakhir Kabupaten Agam mengalami deflasi sehingga harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat relatif stabil.
Menurut Donfri, stabilnya harga kebutuhan pokok tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Agam. Sebagian besar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri, mulai dari beras, cabai, sayuran hingga ikan.
“Agam sangat diuntungkan oleh kondisi alamnya. Kita memiliki laut, danau, sungai untuk budidaya ikan, serta lahan pertanian yang mampu menghasilkan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Hanya beberapa komoditas yang masih didatangkan dari luar daerah, seperti bawang putih dan gula,” jelas Donfri.
Dalam rakor tersebut juga dipaparkan perkembangan inflasi nasional. Pada Juli 2026 Indonesia mencatat deflasi bulanan sebesar 0,14 persen dengan inflasi tahunan sebesar 2,88 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga secara nasional masih terjaga, meski sejumlah komoditas pangan tetap perlu mendapat perhatian agar tidak memicu kenaikan harga di daerah.
Sementara itu, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan dengan memastikan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), memperkuat pelaksanaan operasi pasar, menjamin ketersediaan pasokan pangan, serta mencegah praktik permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga membahas perubahan regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemerintah daerah diminta melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima bantuan yang belum memenuhi syarat agar data yang diusulkan kembali melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) benar-benar valid. Daerah juga didorong mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui dukungan anggaran dan pemberian kemudahan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Usai mengikuti rakor tersebut, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Syatria, mengingatkan seluruh OPD terkait agar tidak lengah meskipun kondisi inflasi di Kabupaten Agam saat ini masih terkendali. Menurutnya, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan mengingat lonjakan harga kebutuhan pokok dapat terjadi sewaktu-waktu akibat berbagai faktor.
“Alhamdulillah kondisi inflasi Kabupaten Agam saat ini masih stabil. Namun kita tidak boleh lengah. OPD terkait harus terus memantau perkembangan harga di lapangan, memperkuat koordinasi, dan bergerak cepat apabila terjadi kenaikan harga komoditas tertentu, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah tetap terkendali,” tegas Syatria.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan berbasis potensi daerah, serta mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (pry)
