PADANG, METRO —Kesatuan Pedagang Pakaian Sekolah (KPPS) Kota Padang mengeluhkan dampak program seragam gratis pemerintah setempat yang membuat omzet mereka anjlok tajam. Para pedagang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengubah skema bantuan dari bentuk barang menjadi bantuan uang tunai langsung guna menggairahkan kembali ekonomi pasar.
Keluhan tersebut menjadi poin utama dalam pertemuan KPPS bersama puluhan pedagang pakaian sekolah di Pertokoan IPPI, Kamis (4/6) lalu. KPPS menilai program ini mematikan mata pencaharian pedagang kecil yang mengandalkan momentum tahun ajaran baru.
Ketua KPPS Kota Padang, Jasman Tanggo, mengungkapkan bahwa Pasar Raya Padang kini sepi peminat menjelang tahun ajaran baru. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, pasar sudah dipadati orang tua murid sejak dua bulan sebelum sekolah dimulai.
“Bukti sekarang sudah masuk tahun baru ajaran sekolah, belum satupun orang tua membeli baju pakaian sekolah. Berbanding dua tahun lalu, dua bulan sebelum ajaran baru orang tua biasanya sudah mencicil membeli baju anak, minimal baju putih dan pramuka,” ujar Jasman.
Jasman menegaskan, pedagang sepenuhnya mendukung niat Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk membantu masyarakat kurang mampu. Namun, pedagang berharap bantuan tersebut diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua siswa, bukan berupa paket seragam jadi.
Menurutnya, jika bantuan berbentuk uang, orang tua siswa akan datang berbelanja ke pasar. Efek domino ekonomi ini tidak hanya menguntungkan pedagang seragam, tetapi juga pedagang sepatu hingga penjual makanan.
Selain itu, KPPS meminta Pemkot Padang tidak menunjuk vendor atau tukang jahit tertentu untuk pengadaan seragam putih dan pramuka. “Seharusnya dilempar ke pasar sehingga jual beli kembali bergairah dan ekonomi Padang bangkit. Apalagi dagangan seragam sekolah ini bersifat tahunan,” tambahnya.
Merespons keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, memberikan klarifikasi secara terpisah. Yopi menjelaskan bahwa program seragam gratis ini ditargetkan khusus untuk keluarga miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari desil 1 hingga desil 5.
Tahun ini, Pemko Padang mengalokasikan sekitar 8.000 paket seragam untuk siswa SD dan 8.000 paket untuk siswa SMP. Mengenai tuntutan pedagang agar bantuan diubah menjadi uang tunai, Yopi menegaskan hal tersebut melanggar regulasi keuangan daerah.
“Apa yang disampaikan pedagang untuk diberikan bantuan langsung kepada orang tua itu tidak bisa. Skema hibah atau bantuan sosial langsung seperti itu tidak memungkinkan untuk program ini,” jelas Yopi.
Karena menggunakan anggaran APBD, proses pengadaan harus melalui mekanisme E-Katalog di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Padang. Yopi pun mengundang para pedagang pasar untuk ikut serta dalam sistem tersebut.
“Seluruh toko bisa masuk di LPSE Kota Padang sepanjang mereka terdaftar di E-Katalog. Kami memberikan kesempatan selama memenuhi syarat, spesifikasi, dan jumlah yang diminta,” terangnya.
Yopi menambahkan, paket bantuan yang diadadakan mencakup 6 setel pakaian seragam untuk masing-masing siswa. Jumlah dan skema pengadaan ini merupakan hasil rekomendasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (ped)
